JAKARTA – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, membeberkan secara terperinci anatomi modus operandi di balik dugaan penyadapan ilegal (illegal wiretapping) yang menyasar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Di hadapan Komisi III DPR RI, Kapolri mengurai lima tahapan berantai yang dijalankan komplotan pelaku, mulai dari instruksi informal di luar prosedur hukum hingga upaya penghapusan data secara paksa.
Penjelasan komprehensif tersebut dipaparkan Suyudi dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Kapolri menerangkan bahwa rangkaian peristiwa pidana ini berlangsung sepanjang kurun waktu 2025 hingga 2026 dengan tempat kejadian perkara (locus delicti) di wilayah Jakarta Selatan. Kasus ini resmi bergulir ke meja penyidikan setelah diterimanya laporan polisi di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026, yang kini ditangani secara intensif oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber).
“Peristiwa yang dilaporkan mencakup sangkaan tindak pidana intersepsi ilegal, akses sistem elektronik tanpa hak, serta penghapusan data elektronik resmi negara,” papar Suyudi di hadapan para wakil rakyat.
Perkara ini telah menetapkan empat orang tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Pol. (Purn) Listyo Sigit Prabowo (LSP), Slamet Uliandi, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta Nasution.
Anatomi 5 Fase Operasi Penyadapan Ilegal
Dalam paparannya di ruang sidang parlemen, Kapolri merinci skema kejahatan tersebut ke dalam lima fase terstruktur:
- Pemberian Instruksi Nir-Prosedur: Instruksi awal diduga berasal dari Jenderal LSP yang diteruskan melalui Slamet Uliandi, kemudian didelegasikan secara berjenjang kepada Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta. Perintah tersebut disampaikan secara lisan maupun melalui ruang obrolan grup WhatsApp tanpa mengantongi surat permohonan penyidik, tanpa resume perkara, dan tanpa dasar Laporan Polisi (LP) yang sah.
- Tahap Provisioning Liar: Nomor telepon seluler milik Presiden disusupkan ke dalam peladen Lawful Interception Management System (LIMS). Tahapan ini dieksekusi oleh personel Technical Supporting Unit (TSU) tanpa melalui mekanisme verifikasi dan penyaringan kelayakan yuridis demi memastikan keterkaitannya dengan perkara yang sedang disidik (pro justitia).
- Intersepsi dan Penyadapan Komunikasi: Pelaku memanfaatkan perangkat lunak analitik sistem PLX untuk menguping pembicaraan suara, memantau lalu lintas percakapan, serta mengekspor berkas rekaman audio menjadi lembaran transkripsi teks secara berkala.
- Distribusi Laporan Tertutup: Hasil transkrip dan rekaman percakapan dilaporkan secara hierarkis kepada pimpinan monitoring (Kabagmon), berlanjut ke Slamet Uliandi, hingga bermuara ke meja Jenderal LSP.
- Penghapusan Jejak dan Pembubaran Grup: Memasuki Oktober 2026, Ahrie Sonta diduga memerintahkan operator TSU untuk melenyapkan seluruh berkas rekaman hasil sadapan dari pangkalan data LIMS dan PLX. Guna memutus jejak koordinasi, grup WhatsApp yang digunakan sebagai saluran komando turut dibubarkan. Tindakan janggal inilah yang memantik kecurigaan pelapor internal hingga berujung pada laporan pidana di Bareskrim Polri.
Modus Kamuflase: Penyadapan ‘Jalur Atensi’ Menunggangi ‘Jalur Resmi’
Hal paling mendasar yang disoroti Kapolri adalah temuan adanya dikotomi dua jalur dalam proses provisioning data intelijen kepolisian, yakni jalur reguler dan jalur atensi.
Berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 juncto Standar Operasional Prosedur (SOP) Bareskrim Tahun 2009, penyadapan yang legal wajib bertumpu pada permohonan tertulis penyidik, surat perintah penyidikan (sprindik), laporan audit intelijen, serta izin penetapan pengadilan negeri.
Sebaliknya, penyadapan terhadap Presiden Prabowo dieksekusi melalui apa yang disebut sebagai “jalur atensi”. Jalur ini berjalan senyap hanya bermodalkan pesan instan dari atasan tanpa alas hak hukum formal.
“Ironisnya, kedua jalur ini menunggangi infrastruktur teknologi perangkat keras dan peladen yang sama persis. Akibatnya, aktivitas penyadapan ilegal melalui jalur atensi tersamarkan di balik ribuan aktivitas intersepsi resmi yang sedang diproses oleh negara,” ungkap Suyudi.
Fokus Pembuktian Forensik Digital
Kapolri menegaskan bahwa fokus pembuktian tim penyidik Dittipidsiber saat ini bertumpu pada audit jejak digital (digital forensic), pembuktian penyalahgunaan wewenang pemegang akun peladen, serta pemulihan (recovery) data yang sempat dihapus secara ilegal.
Suyudi mengingatkan bahwa kewenangan intersepsi adalah instrumen luar biasa (extraordinary measures) yang hanya boleh digunakan untuk penegakan hukum demi kepentingan publik, bukan dijadikan alat intelijen politik terselubung.
Kendati konstruksi perkara telah dipaparkan gamblang di DPR, kepolisian tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) terhadap keempat tersangka hingga seluruh alat bukti diuji secara transparan di hadapan majelis hakim pengadilan.[]
Prakiraan Cuaca
