JAKARTA – Tekanan terhadap ruang fiskal Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memicu desakan evaluasi mendalam atas tata kelola pendapatan daerah. Alih-alih terburu-buru mencari alternatif pembiayaan baru yang berisiko membebani neraca keuangan seperti penerbitan obligasi daerah pemerintah ibu kota didorong untuk mengerahkan energi penagihan piutang pajak serta kewajiban pihak ketiga yang mengendap dengan nilai fantastis, sedikitnya mencapai Rp17,67 triliun.
Peringatan tersebut disuarakan oleh Ketua Dewan Pembina Jaya Center Foundation, Budi Mulyawan, SH, saat membedah dinamika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Budi menekankan bahwa kontraksi postur anggaran tidak semestinya direspons semata-mata dengan meratapi penurunan alokasi, melainkan harus dijadikan momentum pembenahan total terhadap hak-hak keuangan daerah yang belum ditarik secara optimal dari para wajib pajak kakap maupun korporasi pengembang properti.
Tekanan Fiskal Pascamenyusutnya Dana Transfer Pusat
Berdasarkan postur keuangan resmi Pemprov DKI Jakarta, nilai APBD murni Tahun Anggaran 2026 dipatok sebesar Rp81,32 triliun. Angka ini mencatatkan penyusutan drastis sekitar Rp10,54 triliun bila disandingkan dengan realisasi APBD tahun anggaran 2025 yang menembus Rp91,86 triliun.
Faktor pemicu utama kontraksi tersebut bersumber dari anjloknya pos Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan pemerintah pusat. Pada tahun anggaran 2025, kucuran dana perimbangan ke kas Jakarta tercatat menyentuh Rp26,14 triliun. Namun, pada alokasi berjalan tahun 2026, nilainya tergerus signifikan menjadi sekitar Rp11,16 triliun.
“Jakarta harus berani menanggalkan pola pikir usang yang menganggap setiap persoalan kota dapat diselesaikan hanya dengan menggelontorkan tambahan anggaran belanja. Di saat kapasitas fiskal terkoreksi belasan triliun, setiap rupiah yang dibelanjakan wajib memiliki efektivitas tinggi dan terukur bagi masyarakat,” papar Budi.
Bedah Dua Klaster Piutang Rp17,67 Triliun: Pajak dan Kompensasi Tata Ruang
Budi menguraikan bahwa potensi dana mengendap sebesar Rp17,67 triliun tersebut terbagi ke dalam dua klaster besar:
Piutang Pajak Daerah (Rp15,32 Triliun): Dihitung berdasarkan kesenjangan (gap) antara proyeksi target dengan realisasi penerimaan pajak daerah hingga posisi triwulan ketiga, per 30 September 2026.
Kompensasi Pengembang (Rp2,35 Triliun): Berupa kewajiban pelampauan batas Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang belum ditunaikan oleh sejumlah korporasi pengembang properti komersial.
Khusus kompensasi KLB dan KDB, Budi menyoroti kewajiban pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) serta penyediaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang terkatung-katung selama bertahun-tahun tanpa eksekusi tuntas.
Salah satu contoh mangkraknya komitmen tersebut adalah rencana pembangunan tiga menara (tower) Rusunawa di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat, yang hingga kini belum terealisasi sesuai klausul awal perjanjian izin pembangunan.
“Sangat ironis apabila birokrasi sibuk menjajaki opsi utang baru atau obligasi, sementara tagihan hak daerah senilai belasan triliun dibiarkan mengendap di tangan pihak ketiga. BPKD DKI harus segera melakukan audit perjanjian, menyisir tenggat waktu, serta berkoordinasi intensif dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V untuk eksekusi sita tagihan,” tegas Budi.
Lindungi Alokasi Layanan Dasar Warga Rentan
Meskipun mendukung arah penataan anggaran Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang memfokuskan belanja pada urusan strategis, Budi mewanti-wanti agar program pemenuhan kebutuhan dasar tidak dikorbankan demi efisiensi.
Alokasi pembiayaan pada sektor pendidikan gratis, fasilitas kesehatan masyarakat, serta program bantuan jaring pengaman sosial harus tetap dijaga status prioritasnya. Efisiensi anggaran diminta menyasar kegiatan seremoni birokrasi dan perjalanan dinas yang minim nilai tambah ekonomi.
“Program pendidikan, pengobatan, dan perlindungan warga miskin tidak boleh menjadi tumbal penyesuaian anggaran. Pemerintah harus lebih jeli memilah kegiatan mana yang esensial bagi rakyat dan mana proyek mercusuar yang bisa ditunda,” imbuhnya.
Monetisasi Aset Tidur via Skema KPBU
Guna menciptakan aliran pendapatan asli daerah (PAD) baru tanpa menguras APBD, Jaya Center Foundation mendorong Pemprov DKI memonetisasi aset tidur. Salah satu kawasan strategis yang diusulkan adalah koridor Banjir Kanal Timur (BKT) yang membentang sepanjang 23,6 kilometer.
Kawasan bantaran BKT dapat dikaji untuk dikerjasamakan dengan entitas swasta melalui skema Build Operate Transfer (BOT) atau Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Koridor tersebut dapat ditata menjadi kawasan ekonomi terpadu, pusat kuliner, dan ruang usaha terstruktur bagi ribuan pelaku UMKM, dengan catatan fungsi ekologis sebagai saluran pengendali banjir tetap terlindungi penuh.
Pendekatan serupa dinilai layak diterapkan pada revitalisasi taman kota dan modernisasi fasilitas pengolahan sampah modern berbasis energi terbarukan. Melalui perpaduan antara ketegasan menagih piutang macet dan kemitraan investasi swasta yang transparan, Jakarta diproyeksikan mampu menjaga kemandirian fiskal tanpa harus membebani masyarakat dengan tumpukan utang obligasi baru.[]
Prakiraan Cuaca
