JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengakselerasi pengusutan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara di sektor penerimaan cukai tembakau. Pada Kamis (12/11/2026), tim penyidik memanggil dan memeriksa dua aparatur dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus yang berkaitan dengan PT Djarum.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa agenda permintaan keterangan terhadap kedua pejabat kepabeanan tersebut dilangsungkan di markas lembaga antirasuah.
“Pemeriksaan saksi dijadwalkan dan dilaksanakan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta,” terang Budi kepada awak media.
Kedua saksi yang dimintai keterangan tersebut adalah:
Salisa Asmoaji, Pelaksana pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Kantor Pusat Bea Cukai; serta
Akhmad Zulfan Rosadi, Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Bea Cukai Subdirektorat Intelijen Kantor Pusat Bea Cukai.
Pemanggilan figur dari direktorat penindakan dan subdit intelijen ini mengindikasikan upaya penyidik untuk membedah sistem pengawasan kepabeanan, alur analisis informasi intelijen terhadap volume produksi rokok, serta mekanisme verifikasi pelunasan pita cukai. Keterangan mereka diperlukan guna menguji apakah ada unsur pembiaran terencana atau manipulasi tarif dalam proses verifikasi cukai perusahaan.
Buntut Penggeledahan Kantor Pusat Kudus dan Semarang
Pemeriksaan saksi ini merupakan tindak lanjut dari operasi penggeledahan maraton yang dilancarkan tim satgas KPK di wilayah Jawa Tengah pada pengujung Oktober 2026 lalu.
Pada 28 Oktober, penyidik menyisir Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kudus serta kantor pusat PT Djarum di Kabupaten Kudus. Sehari berselang, yakni 29 Oktober, tim penyidik bergerak menggeledah enam perusahaan rekanan yang diduga memiliki hubungan afiliasi bisnis dengan produsen rokok terkemuka tersebut.
Penggeledahan berlanjut pada 30 Oktober dengan menyasar Kantor Bea Cukai Semarang dan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dari rangkaian operasi di berbagai titik tersebut, penyidik menyita tumpukan dokumen faktur, data elektronik, serta sejumlah uang tunai yang hingga kini masih dalam proses perincian nominal oleh tim akuntansi forensik KPK.
Dugaan Manipulasi Cukai Belasan Tahun Bernilai Triliunan
Berdasarkan konstruksi awal yang dihimpun KPK, dugaan penyimpangan kewajiban pembayaran cukai yang melibatkan PT Djarum ditengarai telah berlangsung dalam rentang waktu yang sangat panjang, yakni sejak 2010.
Penyidik mendalami indikasi adanya permufakatan jahat antara korporasi dan oknum pejabat kepabeanan guna mengatur formula pembayaran cukai, sehingga setoran yang masuk ke kas negara diduga jauh lebih rendah dari yang semestinya diwajibkan oleh undang-undang. KPK bahkan menyebut estimasi awal potensi kerugian keuangan negara dalam kasus ini menembus angka triliunan rupiah.
Guna memperluas jangkauan pembuktian, komisi antirasuah pada awal Oktober 2026 telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum untuk menelusuri dugaan aliran gratifikasi atau suap yang mengalir kepada oknum aparat pemungut cukai.
Pintu Masuk OTT Suap Importasi dan Jaringan Kargo
Pengusutan skandal cukai tembakau ini tidak terlepas dari pengungkapan kasus korupsi sistemik di tubuh Ditjen Bea Cukai yang diawali dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Februari 2026 silam. Dari perkara induk tersebut, KPK membedah dua klaster utama: suap percepatan izin importasi barang dan gratifikasi dalam pelayanan kepabeanan.
Pengembangan kasus tersebut sebelumnya telah menjerat mantan pejabat DJBC Gatot Heroe Hernanda, yang diduga menerima uang panas Rp3,25 miliar dari total setoran sindikat kargo senilai Rp61,9 miliar yang dikucurkan pemilik Blueray Cargo, John Field.
Selain itu, penyidik menetapkan eks pejabat Bea Cukai lainnya, Ahmad Dedi alias Dedi Congor, sebagai tersangka atas dugaan penerimaan suap sebesar Rp30 miliar dari pihak yang sama melalui perantara ajudannya.
KPK memastikan penanganan klaster penyimpangan cukai PT Djarum akan terus didalami berbasis kecukupan alat bukti materiil dan scientific investigation. Seluruh saksi dan pihak yang dimintai klarifikasi tetap dijamin hak-hak hukumnya dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) hingga perkara ini memiliki ketetapan hukum yang mengikat di pengadilan tindak pidana korupsi.[]
Prakiraan Cuaca
