JAKARTA – Tensi ruang sidang Komisi III DPR RI mendadak menghangat saat para wakil rakyat membedah pengusutan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, secara terbuka mendesak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, untuk mengambil tindakan pembersihan internal tanpa ragu dengan segera memberhentikan para perwira yang telah menyandang status tersangka.
Desakan politisi Partai NasDem tersebut disuarakan langsung di hadapan Kapolri dan jajaran Pejabat Utama Mabes Polri dalam rapat kerja evaluasi penegakan hukum di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Sahroni secara spesifik menyorot figur berinisial AS, yakni Ahrie Sonta, yang sebelumnya telah dibeberkan oleh Kapolri dalam konstruksi perkara sebagai salah satu pihak yang memegang peran sentral dalam dugaan manipulasi intersepsi data komunikasi dan penghapusan berkas elektronik.
“Bapak segera pecat mereka yang sudah berstatus tersangka seperti Ahrie Sonta. Tadi Bapak sempat menyebut inisial AS, sempat saya kira itu Ahmad Sahroni, Pak. Pecat secepatnya, Pak,” seru Sahroni dengan nada tegas di hadapan peserta rapat.
Desak Pembatalan Kenaikan Pangkat Luar Biasa
Selain menuntut proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), Sahroni melontarkan temuan lain yang menyita perhatian ruang sidang. Ia mengaku menerima informasi mengenai adanya perlakuan istimewa berupa Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) yang diduga sempat dianugerahkan kepada sejumlah personel yang terindikasi masuk dalam lingkaran perkara penyadapan tersebut.
Sahroni meminta Kapolri melakukan audit administratif menyeluruh dan tidak segan membatalkan keputusan kenaikan pangkat tersebut jika terbukti diperoleh melalui persekongkolan yang mencederai integritas institusi.
“Informasi yang saya peroleh menyebutkan ada kenaikan pangkat luar biasa bagi kelompok yang dibangun dalam proses konspirasi tersebut. Saya minta Bapak Kapolri membatalkan seluruh kenaikan pangkat luar biasa yang tidak sah itu,” tegasnya.
Menurut legislator asal DKI Jakarta ini, transisi suksesi kepemimpinan di tubuh Korps Bhayangkara memberikan legitimasi moral yang kuat bagi Jenderal Suyudi Ario Seto untuk bertindak independen tanpa tersandera oleh beban masa lalu.
“Jangan tanggung-tanggung bertindak, Pak. Karena Bapak tidak memiliki beban masa lalu sebagai Kapolri baru, sikat habis semua yang melanggar,” tambahnya.
Sahroni mengingatkan bahwa penuntasan skandal penyadapan ini bukan semata urusan menjaga marwah seragam kepolisian, melainkan menyangkut benteng pertahanan kedaulatan negara dan pemulihan rasa percaya (public trust) rakyat terhadap hukum.
Uji Pembuktian Pidana dan Prosedur Sidang Etik
Desakan keras dari Senayan ini merespons pemaparan Kapolri yang sebelumnya membeberkan lima tahapan sistematis operasi intersepsi ilegal: dimulai dari instruksi lisan informal, pemasukan nomor target ke peladen Lawful Interception Management System (LIMS) via jalur atensi, pemanfaatan sistem PLX, penyusunan transkrip, hingga pemusnahan data elektronik pada Oktober 2026.
Perkara tersebut sejauh ini telah menjerat empat tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Pol. (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.
Kendati parlemen menuntut pemecatan kilat, pemidanaan dan sanksi administratif kepegawaian di tubuh Polri tetap wajib bersandar pada koridor hukum acara. Pemberhentian seorang anggota kepolisian memerlukan mekanisme Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri guna menjatuhkan vonis PTDH secara sah.
Di sisi lain, kebenaran mengenai isu penganugerahan kenaikan pangkat luar biasa masih memerlukan klarifikasi resmi dari bagian sumber daya manusia (SSDM) Polri guna memverifikasi keabsahan surat keputusan yang diterbitkan.
Publik kini menantikan langkah konkret dan transparan dari Jenderal Suyudi Ario Seto dalam menindaklanjuti rekomendasi politik DPR RI, sembari mengawal agar proses pembuktian forensik di Bareskrim Polri berjalan murni berlandaskan hukum materiil yang berkeadilan.[]
Prakiraan Cuaca
