BANDA ACEH — Pemerintah Kota Banda Aceh memproyeksikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,35 triliun (tepatnya Rp1.351.204.741.633). Prioritas anggaran ini diarahkan secara khusus untuk memperkuat infrastruktur dasar serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.
Penjelasan resmi mengenai RAPBK tersebut disampaikan oleh Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, dalam Sidang Paripurna DPRK Banda Aceh yang dihelat pada Senin, 9 November 2026.
“Pembangunan Banda Aceh tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik semata, tetapi pada peningkatan kualitas layanan yang diterima masyarakat,” kata Illiza.
Struktur Pendapatan dan Belanja RAPBK 2027
Berdasarkan dokumen RAPBK 2027, terjadi penyesuaian angka—turun sekitar Rp82,6 miliar atau 5,76 persen dibandingkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 menyusul penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat.
Adapun rincian postur anggaran RAPBK 2027 meliputi:
Pendapatan Daerah (Rp1,35 Triliun):
Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp450.212.742.319
Pendapatan Transfer: Rp884.730.509.034
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Dana Kapitasi JKN FKTP): Rp16.261.490.280
Belanja Daerah (Rp1,36 Triliun / Rp1.366.204.741.633):
Belanja Operasi: Rp1.172.581.689.764
Belanja Modal: Rp100.544.255.025
Belanja Tidak Terduga: Rp1.000.000.000
Belanja Transfer: Rp92.078.796.844
Fokus Prioritas dan Pilar Kebijakan Fiskal
Penyusunan RAPBK 2027 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 serta RKPD 2027 guna mewujudkan Banda Aceh yang maju, islami, inklusif, dan berkelanjutan. Sejumlah prioritas utama pembangunan meliputi:
Peningkatan fasilitas pendidikan (alokasi fungsi pendidikan minimal 20% dari belanja daerah) dan kesehatan.
Perbaikan infrastruktur jalan, drainase, pengendalian banjir, sanitasi, persampahan, pasar, pedestrian, hingga ruang publik.
Alokasi Alokasi Dana Gampong (ADG) sebesar 10% dari Dana Transfer Umum (DTU) guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan di tingkat gampong di tengah penurunan Dana Desa dari pusat.
Ke depan, Pemko Banda Aceh bertumpu pada tiga pilar kebijakan fiskal—yakni optimalisasi PAD lewat digitalisasi dan perbaikan administrasi, efisiensi belanja produktif, serta pembiayaan yang akuntabel—agar seluruh program pembangunan dapat berjalan optimal melalui pembahasan konstruktif bersama DPRK Banda Aceh.
Prakiraan Cuaca
