JAKARTA – Fakta hukum di balik skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kian terkuak benderang ke hadapan publik. Dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto secara terbuka membeberkan peran sentral yang diduga dijalankan oleh Irjen Pol. Ahrie Sonta.
Rapat kerja yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, tersebut menjadi forum pembongkaran konstruksi perkara dugaan intersepsi data komunikasi tanpa hak yang berlangsung intensif sepanjang periode 2025 hingga 2026.
Kapolri membeberkan bahwa penyimpangan prosedur berawal ketika Ahrie Sonta menduduki posisi strategis sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt Kabagmon). Pada fase tersebut, perwira tinggi berinisial AS itu diduga menerbitkan perintah lisan untuk menyadap deretan nomor telepon tertentu tanpa mengantongi surat permohonan resmi dari penyidik (pro justitia).
“Perkara ini berakar pada kurun waktu 2025 hingga 2026 ketika AS selaku Plt Kabagmon diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa surat permohonan penyidik, sehingga sejumlah nomor telepon disadap tanpa keterkaitan dengan prosedur penegakan hukum yang sah,” papar Suyudi di hadapan anggota dewan.
Hierarki Rantai Komando: Menelusuri Peran Puncak LSP
Berdasarkan hasil penyidikan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, tindakan yang dieksekusi Ahrie Sonta tidak berdiri secara mandiri. Kapolri memaparkan adanya indikasi rantai komando dari level atas, di mana mantan Kapolri Jenderal Pol. (Purn) Listyo Sigit Prabowo (LSP) diduga menjadi pihak yang menentukan target pemantauan.
Penyidik mendapati bahwa instruksi tersebut dialirkan berjenjang: berawal dari Jenderal LSP, diteruskan melalui perantara Slamet Uliandi, kemudian didelegasikan secara operasional kepada Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta.
Komunikasi taktis pemantauan dijalankan secara lisan maupun melalui ruang percakapan tertutup di aplikasi WhatsApp. Masalah mendasar yang menjadi delik pidana adalah ketiadaan dasar hukum berupa Laporan Polisi (LP), surat perintah tugas, resume perkara, maupun penetapan izin dari pengadilan negeri.
Suyudi menjelaskan, praktik menyimpang ini berjalan memanfaatkan apa yang disebut sebagai “jalur atensi”. Karena menumpang pada perangkat keras peladen yang sama dengan jalur penegakan hukum resmi—yakni sistem Lawful Interception Management System (LIMS) dan piranti lunak PLX—aktivitas intersepsi ilegal ini dapat tersamarkan di tengah rutinitas operasi intelijen negara yang legal.
Jejak Pemusnahan Berkas Digital pada Oktober 2026
Titik balik pengusutan kasus ini terjadi pada Oktober 2026. Merasa aktivitas rahasia tersebut mulai terendus, Ahrie Sonta disinyalir menginstruksikan tim teknis Technical Supporting Unit (TSU) untuk membubarkan grup koordinasi WhatsApp dan menghapus secara massal seluruh rekaman audio serta lembar transkrip sadapan dari peladen LIMS dan PLX.
Langkah melenyapkan barang bukti elektronik (obstruction of justice) ini justru memantik kecurigaan pelapor internal, hingga akhirnya bermuara pada laporan resmi di SPKT Bareskrim Polri tertanggal 30 Oktober 2026.
Guna menjamin keamanan proses hukum, kepolisian merahasiakan identitas pelapor yang membongkar skandal di korps bhayangkara tersebut.
Reaksi Keras Parlemen: Tikaman dari Belakang terhadap Simbol Negara
Paparan lugas Kapolri memicu kemarahan jajaran legislatif. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa tindakan memata-matai kepala negara, tokoh-tokoh nasional, hingga pimpinan komisi pengawas hukum di DPR merupakan kejahatan luar biasa yang merusak pilar demokrasi.
“Kami menyampaikan sikap tegas menuntut pengusutan tuntas aksi penyadapan ilegal yang dilakukan oleh kelompok Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden RI Bapak Prabowo Subianto, ribuan tokoh bangsa, hingga pimpinan dan anggota Komisi III DPR,” seru Habiburokhman.
Politisi Partai Gerindra itu mempertanyakan motif moral oknum pimpinan kepolisian yang semestinya mengayomi hukum, tetapi justru menyalahgunakan perangkat intelijen berteknologi tinggi untuk memata-matai atasannya sendiri.
“Bagaimana mungkin petinggi institusi yang dimandatkan undang-undang untuk menegakkan hukum justru menyalahgunakan instrumen negara untuk memata-matai kepala negara dan lembaga pengawasnya sendiri? Perbuatan ini adalah tikaman dari belakang terhadap negara dan ancaman nyata bagi keamanan nasional,” tegasnya.
Kapolri: Kehormatan Korps Diuji dari Keberanian Bersih-bersih
Merespons kecaman parlemen, Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan komitmennya untuk tidak menoleransi penyalahgunaan wewenang di tubuh kepolisian. Ia menandaskan bahwa kewenangan senjata dan teknologi intelijen adalah mandat suci untuk menegakkan keadilan, bukan alat untuk berdiri di atas hukum.
“Kewenangan adalah alat untuk menegakkan hukum, bukan untuk melampaui hukum. Ketika kewenangan kehilangan batas kepatutannya, kehadiran negara yang seharusnya melindungi justru melahirkan ketakutan publik,” ujar Suyudi.
Kapolri memastikan penanganan perkara terhadap empat tersangka Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi akan dijalankan murni berbasis pembuktian ilmiah (scientific crime investigation) tanpa tebang pilih.
Kendati fakta penyidikan telah dipaparkan gamblang di gedung parlemen, institusi kepolisian tetap memegang teguh asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) hingga pertanggungjawaban pidana masing-masing pihak diuji dan divonis secara berkekuatan hukum tetap di meja peradilan.[]
Prakiraan Cuaca
