BANDA ACEH — Pemerintah Kota Banda Aceh mengambil langkah strategis dengan membentuk Forum Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A) guna memperkuat sinergi lintas sektor, mempercepat respons penanganan kasus, serta memastikan korban mendapatkan layanan perlindungan yang terpadu.
Pembentukan forum resmi ini dilangsungkan di Hotel Seventeen pada Senin, 9 November 2026. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 35 peserta yang mencakup perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur penegak hukum peradilan, instansi vertikal, lembaga terkait, ketua forum, hingga perwakilan Forum Anak.
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh, Tiara Sutari, menjelaskan bahwa keberadaan forum ini sangat krusial untuk memperjelas peran, tugas, dan kewenangan setiap instansi. Dengan demikian, mekanisme rujukan antarlembaga dapat berjalan lebih mulus tanpa ada tumpang tindih maupun terputusnya rantai layanan bagi korban.
“Yang dimaksud Crisis Center adalah bagaimana kita mampu berkolaborasi, membangun komitmen, membangun pemahaman bahwa di dalam pelaksanaannya memberikan layanan kepada perempuan dan anak yang jadi korban kekerasan harus terjadi sinergi dan kolaborasi yang aktif agar UPTD PPA ini dapat menjadi wadah bagi seluruh masyarakat Kota Banda Aceh,” ujar Tiara.
Urgensi Penguatan Koordinasi Berdasarkan Lonjakan Kasus
Langkah penguatan koordinasi ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka pengaduan yang ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Banda Aceh. Sepanjang periode Januari hingga Oktober 2026, tercatat ada 165 kasus kekerasan yang berhasil ditangani dan didampingi, dengan rincian:
Kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa: 72 kasus
Kasus kekerasan terhadap anak perempuan: 53 kasus
Kasus kekerasan terhadap anak laki-laki: 40 kasus
Melalui pembentukan forum koordinasi ini, Pemko Banda Aceh optimis target menjadikan UPTD PPA sebagai pusat krisis Crisis Center—sebagaimana termaktub dalam Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh 2025–2030—dapat segera terwujud demi memberikan rasa aman dan keadilan bagi seluruh warga kota.
Prakiraan Cuaca
