JAKARTA – Komitmen Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam mereformasi tata kelola data dan penyelenggaraan statistik sektoral membuahkan pengakuan di tingkat nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) secara resmi menganugerahkan penghargaan prestisius Anugerah Anindhita Wistara Data 2026 kepada Kemnaker untuk kategori kementerian dalam seremoni yang berlangsung di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Pemberian penghargaan ini menegaskan posisi vital data statistik yang terpadu, mutakhir, dan valid sebagai fondasi utama penyusunan peta jalan ketenagakerjaan Indonesia. Ketersediaan data yang presisi menjadi kebutuhan mendesak guna membedah kompleksitas pasar kerja, memetakan profil pencari kerja, serta mengeksekusi program yang berdaya guna bagi masyarakat.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa statistik ketenagakerjaan tidak boleh diperlakukan sekadar tumpukan angka di atas kertas atau laporan formalitas birokrasi. Data adalah instrumen pengambil keputusan (decision making) guna menghasilkan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).
“Semoga penghargaan ini menjadi energi penggerak dan momentum berkelanjutan untuk memosisikan data sebagai pilar utama perumusan regulasi di Tanah Air. Kita harus memastikan setiap langkah berpijak pada prinsip evidence-based policy,” ungkap Yassierli dalam pidatonya di Jakarta.
Menurutnya, ketepatan intervensi pemerintah dalam melindungi kaum buruh dan memperluas penyerapan tenaga kerja hanya dapat dicapai apabila didukung data empiris yang dapat dipertanggungjawabkan akurasinya.
Sensitivitas Pasar Kerja Lewat Frekuensi Sakernas Baru
Dalam kesempatan tersebut, Menaker secara khusus mengapresiasi kemitraan strategis BPS dalam menyuplai data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).
Kemnaker menyambut baik terobosan BPS yang melipatgandakan frekuensi survei Sakernas dari sebelumnya dua kali menjadi empat kali dalam setahun. Pemutakhiran data secara kuartalan ini memungkinkan kementerian mendeteksi pergeseran tren pasar kerja secara seketika (real-time).
“Dalam kurun dua tahun terakhir, Kemnaker merasakan manfaat nyata dari hasil survei BPS untuk melahirkan kajian strategis dan kebijakan yang jauh lebih berbobot. Terima kasih kepada BPS yang terus mendampingi kami,” tutur Yassierli.
Dengan data yang terus diperbarui, pemerintah dapat bergerak cepat merespons fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK), perubahan kebutuhan kompetensi industri modern, hingga dinamika sektor informal di daerah.
MenPANRB: Statistik Berkualitas Lahirkan Kebijakan yang Tepat
Urgensi pemanfaatan data sektoral turut digarisbawahi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini. Hadir dalam perhelatan yang sama, Rini menegaskan bahwa kesuksesan pengelolaan statistik tidak cukup dinilai dari canggihnya metode pengumpulan dan olah data di laboratorium.
Parameter mutu statistik yang hakiki, menurut Rini, diuji dari seberapa besar kontribusi data tersebut dalam memecahkan persoalan riil warga negara dan menuntun langkah reformasi pelayanan publik.
“Kebijakan publik yang tepat hanya dapat lahir dari bukti yang kuat, dan bukti yang kuat berakar dari data statistik yang berkualitas,” tandas Rini.
Pernyataan tersebut mempertegas bahwa penguatan statistik sektoral merupakan instrumen wajib dalam reformasi birokrasi pemerintahan Kabinet Merah Putih, di mana setiap rupiah anggaran belanja negara harus dialokasikan berdasarkan kalkulasi data yang terukur.
Raihan Anugerah Anindhita Wistara Data 2026 ini memantapkan tekad Kemnaker untuk terus memodernisasi ekosistem satu data ketenagakerjaan. Integrasi data yang kokoh bersama BPS diharapkan menjamin bahwa setiap program pelatihan vokasi, perlindungan upah, dan perluasan kesempatan kerja benar-benar tepat sasaran demi mengangkat harkat martabat tenaga kerja Indonesia.[]
Prakiraan Cuaca
