Teguh memaparkan bahwa dalam sistem peradilan tata usaha negara, hak pengajuan upaya hukum terikat ketat pada status para pihak yang bersengketa di persidangan tingkat pertama hingga kasasi.
Perkara Nomor 742 K/TUN/2026 yang diputus MA pada 30 Oktober 2026 lalu secara formal merupakan sengketa antara H.M. Subhan selaku pihak penggugat/pemohon kasasi melawan pejabat berwenang di lingkungan kementerian bidang pendidikan selaku pihak tergugat/termohon kasasi. Objek gugatan tersebut berkaitan dengan penerbitan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 mengenai penyetaraan dokumen pendidikan tingkat menengah.
“Gibran bukan merupakan pihak yang berperkara secara langsung di dalam sengketa tata usaha negara tersebut. Berdasarkan asas hukum acara, pihak yang tidak tercatat sebagai subjek sengketa formil tidak memiliki kapasitas hukum (legal standing) untuk melayangkan permohonan PK atas Putusan MA Nomor 742,” urai Teguh dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Kendati demikian, Teguh menggarisbawahi bahwa kewenangan mutlak untuk menerima, memeriksa, atau menolak berkas permohonan PK tetap berada di tangan majelis hakim Mahkamah Agung melalui prosedur panitera kamar TUN.
Pasal 66 UU Mahkamah Agung: PK Tidak Menunda Eksekusi
Di samping mempersoalkan kapasitas kedudukan pemohon, mantan hakim PTUN ini mengingatkan implikasi yuridis dari pengajuan upaya hukum luar biasa. Merujuk pada asas kepastian hukum, permohonan PK pada prinsipnya tidak menghalangi berjalannya eksekusi putusan yang telah menyandang status berkekuatan hukum tetap (inkrah).
Ketentuan tersebut tertuang secara gamblang dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004, yang menggariskan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.
“Putusan kasasi MA tersebut telah mengikat secara yuridis. Oleh karenanya, pengajuan PK semestinya tidak dijadikan alibi hukum untuk menunda kewajiban administratif yang wajib dijalankan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang kalah di pengadilan,” tegas Teguh.
Wacana Ketatanegaraan dan Desakan ke Parlemen
Menyikapi kebuntuan tafsir yang berkembang di tengah publik, Teguh mendorong Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk tidak bersikap pasif. Menurutnya, lembaga perwakilan kedaulatan rakyat tersebut perlu memetakan implikasi konstitusional dari putusan pembatalan dokumen administrasi tersebut agar tidak menimbulkan preseden ketidakpastian hukum yang berlarut-larut.
“MPR sebaiknya tidak membiarkan persoalan konstitusional ini menggantung hingga memicu kekosongan hukum maupun ketidakpastian arah politik nasional,” imbuhnya.
Bahkan, dalam perspektif pribadinya, Teguh menilai eskalasi sengketa legitimasi jabatan ini menuntut langkah ketatanegaraan yang konkret, termasuk mengkaji urgensi pelaksanaan Sidang Istimewa MPR guna meminta klarifikasi kepemimpinan nasional.
Koridor Konstitusi Pemakzulan Berlaku Sangat Ketat
Kendati wacana Sidang Istimewa mengemuka di ruang publik, para pakar hukum tata negara mengingatkan bahwa konstitusi Indonesia menganut mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden (impeachment) yang sangat rigid dan bertingkat.
Berdasarkan ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, proses pemakzulan tidak dapat terjadi secara serta-merta hanya atas dasar putusan sengketa peradilan tata usaha negara. Pemakzulan menuntut pemenuhan unsur pelanggaran hukum berat tertentu—seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, suap, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela—serta pembuktian tidak lagi memenuhi syarat sebagai pejabat negara.
Alur konstitusional tersebut wajib melewati persetujuan dua pertiga suara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), dilanjutkan dengan persidangan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi (MK). Hanya apabila MK memutuskan presiden atau wakil presiden terbukti bersalah, DPR dapat meneruskan usul pemberhentian tersebut kepada MPR untuk diputuskan dalam Sidang Paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat anggota.
Di sisi lain, pengujian hasil sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 6 Oktober 2026 sebelumnya telah menetapkan bahwa permohonan para pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), tanpa adanya amar putusan yang mendelegasikan mandat pemakzulan kepada MPR.
Oleh karena itu, publik diimbau memisahkan secara proporsional antara ruang lingkup eksekusi administrasi pembatalan surat oleh kementerian teknis, hak perorangan menguji keabsahan dokumen di peradilan, serta mekanisme ketatanegaraan di parlemen yang tunduk pada batas-batas konstitusi UUD 1945.[]
Prakiraan Cuaca
