JAKARTA – Aliran dana senilai Rp800 juta yang diserahkan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Hercules Rosario Marshal, menjadi salah satu materi pendalaman tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Uang tersebut berkaitan dengan sengkarut dugaan tindak pidana korupsi perizinan dan pembukaan blokir Hak Guna Bangunan (HGB) milik PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Hercules memenuhi panggilan penyidik lembaga antirasuah sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026). Usai menjalani pemeriksaan maraton selama kurang lebih lima jam, ia secara terbuka mengakui bahwa uang ratusan juta rupiah yang kini disita penyidik bersumber langsung dari bagian divisi hukum (legal) Summarecon.
Kendati demikian, Hercules menolak jika dana tersebut dikaitkan dengan pemufakatan jahat pengurusan perizinan tanah. Ia berdalih penerimaan tersebut dialokasikan untuk membiayai agenda lawatannya ke luar negeri sekaligus ongkos memfasilitasi upaya mediasi sengketa lahan seluas sekitar 65 hektare di kawasan Bogor antara korporasi pengembang dan warga pemilik tanah terdahulu.
“Uang itu berasal dari tim pengacara hukum Summarecon. Diberikan kepada saya untuk membantu kegiatan saat saya hendak bertolak ke luar negeri. Pihak mereka meminta bantuan saya guna mempertemukan tim hukum Summarecon, tim hukum GRIB, dan pihak keluarga ahli waris agar menemukan titik temu yang adil. Niatnya adalah mencari jalan damai,” jelas Hercules kepada wartawan.
Kuasa Hukum Bantah Adanya Penyitaan Paksa
Senada dengan kliennya, penasihat hukum Hercules, Agustinus Nahak, membenarkan bahwa dana Rp800 juta tersebut mulanya diserahkan perwakilan legal Summarecon melalui sopir pribadi Hercules. Menurut Agustinus, biaya tersebut diproyeksikan menutup operasional keberangkatan ke Timor Leste sembari mematangkan jalan keluar keperdataan lahan yang disengketakan.
Agustinus menegaskan bahwa uang tunai tersebut diantarkan secara sukarela oleh tim hukum GRIB Jaya ke meja penyidik KPK pada 15 Oktober 2026 lalu, bukan merupakan hasil penyitaan paksa lewat operasi penggeledahan.
“Perlu kami luruskan, KPK tidak pernah melakukan operasi penyitaan di kediaman Maung Hercules maupun kantor hukum kami. Justru atas inisiatif dan instruksi langsung Maung Hercules, uang tersebut kami serahkan sukarela agar disita dan ditelusuri penyidik secara transparan: siapa pemilik aslinya, serta apa maksud dan tujuannya,” papar Agustinus.
Meskipun pihak terperiksa mengklaim dana tersebut murni biaya mediasi sengketa, penyidik KPK memegang kewenangan independen untuk menguji kesesuaian alibi tersebut melalui pencocokan bukti percakapan digital, dokumen korporasi, serta data mutasi perbankan para pihak yang terlibat.
Dugaan Jasa Pengamanan Lahan dan Pembukaan Blokir Sertifikat
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memaparkan bahwa indikasi awal penyidik mencurigai uang Rp800 juta tersebut berkaitan erat dengan jasa pengamanan fisik maupun pengondisian sengketa lahan yang dikuasai Summarecon.
Konflik agraria di kawasan Bogor tersebut berakar dari klaim sejumlah warga pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) yang berujung pada pemblokiran administratif terhadap sembilan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) milik emiten properti tersebut di Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor I.
Blokir sertifikat itulah yang kemudian memicu lobi-lobi terlarang ke jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) agar warkah tanah dapat segera dibuka dan dipecah.
Kasus suap ini sebelumnya meledak melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar satuan tugas KPK pada 14 September 2026 dengan menyita barang bukti tunai rupiah dan valas senilai total Rp106,3 miliar. KPK telah menjebloskan delapan tersangka ke sel tahanan, termasuk:
Adrianto Pitojo Adi, Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk;
Lampri, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian ATR/BPN;
Sontang Coin Manurung, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I;
Serta lima pihak perantara/kepercayaan yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, Muhammad Fakhry, dan Rizal Pahlevi.
Dalam konstruksi suap perizinan lahan Bogor, tersangka Sontang melalui Erwin sempat mematok uang komitmen berkode “dua” (Rp2 miliar). Manajemen Summarecon menyanggupi Rp1,5 miliar, di mana pelicin tahap awal senilai Rp200 juta telah diserahkan di sebuah kafe di bilangan Jakarta Selatan sebelum akhirnya terendus aparat.
Pengembangan Gurita Gratifikasi dan Mutasi Jabatan
KPK kini terus melebarkan pengusutan ke klaster penerimaan gratifikasi lainnya di lingkaran Kementerian ATR/BPN, mulai dari pungutan liar pengurusan sertifikat korporasi lain seperti PT Bela Parahiyangan Investindo (senilai Rp2,1 miliar), temuan sembilan koper berisi uang tunai Rp8 miliar berlabel nama Lampri, hingga setoran misterius sebesar Rp10 miliar di rekening perbankan tersangka Arif Sugiyanto.
Pemeriksaan intensif terhadap figur-figur ormas seperti Hercules menjadi simpul penting bagi KPK untuk memetakan apakah korporasi pengembang memakai jasa pihak ketiga non-aparatur untuk mengintimidasi warga dalam sengketa agraria, atau murni bentuk biaya konsultasi hukum sebagaimana yang diklaim di hadapan penyidik.[]
Prakiraan Cuaca
