JAKARTA – Menjelang perhelatan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang dijadwalkan berlangsung akhir Agustus 2026, desakan agar organisasi Islam terbesar di Indonesia ini kembali ke “khitah” semakin menguat. Pengamat politik, Adi Prayitno, secara terbuka meminta agar forum Muktamar dijadikan momentum strategis untuk menjauhkan organisasi dari pusaran politik praktis.
Adi menyoroti perlunya kepengurusan PBNU mendatang untuk lebih memprioritaskan pembinaan dan pemberdayaan umat. Ia berharap, para pemimpin NU terpilih nantinya mampu menempatkan diri sebagai pelindung kepentingan bangsa, alih-alih menjadi instrumen bagi kepentingan elite politik tertentu.
Menjaga Jarak dari Politik Elektoral
Dalam diskusinya melalui kanal YouTube pribadi, Senin (10/8/2026), Adi menegaskan bahwa keterlibatan oknum PBNU dalam urusan elektoral telah menjadi catatan kritis di mata publik. Ia berharap Muktamar ke-35 dapat menghasilkan kepemimpinan yang tegas dalam menjaga marwah organisasi.
“Banyak pihak berharap Muktamar kali ini menjadi titik balik bagi NU untuk fokus mengurus umat dan bangsa. NU jangan lagi terseret dalam urusan politik praktis. Kalau ada oknum di PBNU yang memiliki intensi politik yang kuat, maka tidak akan ada lagi garis batas yang jelas antara ormas dan partai,” ujar Adi.
Refleksi Sejarah dan Dilema Ideologis
Adi bahkan melontarkan saran yang provokatif terkait posisi NU dalam peta politik nasional. Ia mengingatkan kembali sejarah masa lalu di mana NU pernah menjadi kekuatan partai politik yang diperhitungkan, terutama pada era Orde Lama.
Menurutnya, jika memang hasrat politik di internal organisasi sudah tidak terbendung, ia mempertanyakan apakah sebaiknya NU melakukan transformasi penuh menjadi partai politik saja. Langkah ini, menurut Adi, jauh lebih baik daripada tetap berlabel organisasi masyarakat (ormas) namun dalam praktiknya justru aktif terlibat dalam kontestasi elektoral.
“Jangan setengah-setengah. Kalau memang kecenderungan elitnya selalu ingin masuk dalam pusaran politik praktis, kenapa tidak sebaiknya NU kembali menjadi partai politik secara resmi? Itu jauh lebih jelas dan terukur,” tambahnya.
Momentum Pembaruan di Muktamar ke-35
Adi menekankan bahwa kekuatan NU seharusnya terletak pada perannya sebagai kekuatan masyarakat sipil (civil society) yang independen. Peran ini sangat dibutuhkan untuk mengawal pembangunan bangsa dan menjadi penyeimbang dalam kehidupan berdemokrasi.
Ia berharap muktamirin yang hadir di Muktamar ke-35 nanti dapat menghasilkan kepengurusan yang mampu mengembalikan fokus pada pemberdayaan ekonomi umat serta pembangunan bangsa. Bagi Adi, kebesaran NU tidak diukur dari seberapa dekat mereka dengan lingkaran kekuasaan, melainkan seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat di akar rumput.
“Sudah saatnya NU bertransformasi kembali menjadi kekuatan moral bagi bangsa. Fokuslah pada pemberdayaan umat dan pembangunan bangsa, serta jaga jarak aman dari kepentingan pragmatis elite politik,” pungkasnya.[]
