BANDA ACEH — Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) terus memperkuat upaya perlindungan bagi warga. Salah satunya dengan menyediakan tiga saluran pengaduan resmi bagi masyarakat yang mengalami atau mengetahui terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Informasi layanan darurat ini turut disebarluaskan melalui akun media sosial Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Banda Aceh. Masyarakat dapat mengakses seluruh layanan ini secara gratis, dengan jaminan kerahasiaan serta keamanan identitas pelapor maupun korban.
Berikut adalah tiga saluran pengaduan yang dapat dihubungi:
Hotline UPTD PPA: 0812-2416-4416
Layanan Puspaga Kota Banda Aceh: 0821-6500-1373
SAPA 129 (via WhatsApp): 0811-1129-129
Selain menerima laporan, UPTD PPA Kota Banda Aceh juga menyediakan berbagai layanan pendampingan komprehensif, mulai dari penjangkauan korban, konseling psikologis, pendampingan hukum, penyediaan rumah aman (penampungan sementara), hingga proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
Tren Kasus Kekerasan di Banda Aceh
Berdasarkan data publikasi Kota Banda Aceh Dalam Angka 2025 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat ada 184 kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2024. Dari jumlah tersebut, bentuk kekerasan yang paling dominan meliputi:
Kekerasan psikis: 68 kejadian
Kekerasan fisik: 43 kejadian
Penelantaran atau kekerasan ekonomi: 35 kejadian
Kekerasan seksual: 21 kejadian
Bentuk kekerasan lainnya: 17 kejadian
Sementara itu, data terbaru dari UPTD PPA Kota Banda Aceh mencatat sebanyak 131 kasus kekerasan sepanjang tahun 2025 (terdiri atas 62 kasus pada perempuan dewasa, 50 pada anak perempuan, dan 19 pada anak laki-laki). Adapun pada periode Januari hingga Juni 2026, angka pengaduan yang tercatat telah mencapai 91 kasus.
Melihat data tersebut, Pemko Banda Aceh mengimbau seluruh lapisan masyarakat agar lebih peka mengenali bentuk-bentuk kekerasan, berani melapor, serta memberikan dukungan moril kepada korban tanpa memberikan stigma negatif (victim blaming). Kekerasan terhadap perempuan dan anak ditegaskan bukan sekadar urusan privat, melainkan tanggung jawab bersama demi menciptakan ruang hidup yang aman dan ramah anak di ibu kota provinsi.













