LHOKSEUMAWE – Pemerintah Kota (Pemko) Lhokseumawe melakukan rekalkulasi dan penyesuaian terhadap rancangan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Langkah penyelarasan fiskal tersebut diambil menyusul diterimanya rincian resmi pagu alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2027 dari pemerintah pusat.
Melalui penyesuaian berbasis data transfer perimbangan terbaru tersebut, total rancangan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Murni Lhokseumawe Tahun Anggaran 2027 kini diproyeksikan berada pada angka Rp745,2 miliar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Lhokseumawe, A. Haris, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK), menjelaskan bahwa draf awal rancangan KUA-PPAS 2027 sebenarnya telah diserahkan secara resmi ke meja parlemen lokal pada 9 Juli 2026 lalu.
Namun, dinamika penetapan besaran dana transfer dari Kementerian Keuangan menuntut eksekutif untuk memperbarui struktur pendapatan maupun belanja daerah agar proyeksi program pembangunan tetap berpijak pada realitas fiskal yang valid.
“Penyesuaian ini merupakan prosedur wajib yang harus ditempuh agar postur pendapatan dan belanja daerah selaras dengan alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2027 yang telah diputuskan pemerintah pusat,” terang Haris saat memberikan keterangan kepada awak media di Lhokseumawe, Rabu (11/11/2026).
Tertib Administrasi Lewat Surat Resmi ke Parlemen
Keseriusan TAPK dalam mengawal tata kelola keuangan daerah diwujudkan melalui pengiriman surat resmi pemberitahuan kepada jajaran pimpinan DPRK Lhokseumawe. Dokumen penyesuaian tersebut dilayangkan melalui Surat Sekda Nomor 900.1.12.1/14 tertanggal 30 Oktober 2026 perihal Penyesuaian KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027.
Haris menggarisbawahi bahwa penyampaian dokumen pembaruan ini mencerminkan komitmen keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas jajaran eksekutif. Kemitraan yang transparan antara pemerintah kota dan lembaga legislatif dinilai menjadi kunci utama dalam membangun kesamaan frekuensi sebelum memasuki fase pembahasan teknis yang lebih mendalam.
“Langkah penyampaian rincian pemutakhiran ini menjadi wujud transparansi eksekutif agar rekan-rekan pimpinan dan anggota dewan memiliki pemahaman serta data yang utuh terkait pergerakan kapasitas riil kas daerah,” tambahnya.
Pedoman Pembahasan Bersama Badan Anggaran Dewan
Setelah surat penyesuaian tersebut diterima parlemen, dokumen KUA-PPAS pemutakhiran ini akan dijadikan rujukan tunggal dalam forum pembahasan bersama antara Badan Anggaran (Banggar) DPRK Lhokseumawe dengan tim TAPK.
Kedua belah pihak berkomitmen mengawal setiap tahapan penyusunan APBK 2027 dengan berpegang teguh pada prinsip ketertiban administrasi, efisiensi anggaran, dan skala prioritas.
Penyusunan anggaran belanja daerah difokuskan untuk membiayai sektor-sektor fundamental, seperti peningkatan sarana pendidikan, pemenuhan layanan kesehatan gratis, penataan infrastruktur perkotaan, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta penguatan sektor usaha mikro agar manfaat APBK sebesar Rp745,2 miliar tersebut berdaya guna secara merata bagi seluruh warga Kota Petro Dolar.[]
Prakiraan Cuaca
