JAKARTA — Nama Grace Natalie dalam struktur kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) periode 2025–2030 memunculkan pertanyaan mengenai posisinya sebagai Komisaris Independen Holding Industri Pertambangan Indonesia (MIND ID).
Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) mendesak Grace memberikan klarifikasi terbuka, terutama setelah tiga kader PSI, yakni Raja Juli Antoni, Giring Ganesha, dan Isyana Bagoes Oka, mengundurkan diri dari partai pada Senin (9/11/2026).
Ketua Umum DPP KAMAKSI Joko Priyoski menilai persoalan tersebut menyangkut konsistensi penerapan aturan dan prinsip tata kelola perusahaan negara.
“Jangan sampai publik melihat adanya standar ganda. Ketika kader lain memilih mundur dari kepengurusan partai demi fokus menjalankan tugas kenegaraan, sementara status Grace Natalie sebagai pengurus PSI dan Komisaris Independen MIND ID masih menjadi pertanyaan,” kata Joko.
Sebelumnya, pada Juni 2024, Grace menyatakan sudah tidak aktif dalam kepengurusan PSI setelah mendapatkan penugasan sebagai Staf Khusus Presiden Joko Widodo.
“Memang sejak saya staf khusus sudah tidak aktif di PSI,” kata Grace kepada detikcom, 11 Juni 2024.
Namun, dalam pengumuman kepengurusan PSI periode 2025–2030 pada September 2025, nama Grace tercantum sebagai Sekretaris Dewan Pembina.
Sementara itu, situs resmi MIND ID masih mencantumkan Grace sebagai Komisaris Independen.
Joko mengingatkan bahwa Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 melarang anggota komisaris dan dewan pengawas BUMN menjadi pengurus partai politik.
Menurutnya, status administratif Grace harus diperjelas untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan tersebut.
“Kalau memang sudah tidak menjadi pengurus PSI, tunjukkan kejelasan administrasinya. Sebaliknya, jika masih tercatat dan menjalankan fungsi kepengurusan, jangan berlindung di balik istilah nonaktif,” ujarnya.
KAMAKSI meminta PSI dan manajemen MIND ID membuka informasi mengenai status kepengurusan Grace beserta dasar administratifnya.
Joko bahkan mendesak Grace melepaskan jabatan komisaris apabila terbukti masih menjalankan fungsi kepengurusan partai.
Meski demikian, pencantuman nama dalam struktur partai belum dengan sendirinya membuktikan aktivitas kepengurusan maupun pelanggaran aturan.
Klarifikasi terbaru dari Grace Natalie, PSI, dan MIND ID tetap diperlukan untuk memastikan status kepegawaiannya dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.(*)
Prakiraan Cuaca
