JAKARTA – Wacana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai memasuki babak serius. Setelah menyampaikan keinginan mundur langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, kini perhatian tertuju kepada DPR yang masih menunggu kejelasan dokumen resmi pengunduran diri tersebut.
Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan bahwa persoalan pengunduran diri seorang wakil presiden tidak bisa disamakan dengan mekanisme pengunduran diri seorang presiden. Menurutnya, konstitusi tidak memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menentukan sendiri diterima atau tidaknya pengunduran diri wakil presiden.
Pernyataan tersebut disampaikan Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026. Ia menilai, apabila Gibran benar-benar mengambil keputusan untuk meninggalkan jabatan Wakil Presiden, DPR memiliki kewenangan untuk menilai persoalan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
Doli juga mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa pengunduran diri Gibran sudah menjadi keputusan final. Sebab, informasi yang berkembang sejauh ini masih berkaitan dengan niat atau kemungkinan pengunduran diri, bukan kepastian bahwa proses administrasinya telah diselesaikan.
Ia mengungkapkan, DPR sampai saat ini belum memperoleh kepastian mengenai keberadaan surat pengunduran diri yang disebut-sebut berkaitan dengan pertemuan Gibran dan Prabowo. Karena itu, lembaga legislatif tersebut belum dapat mengambil sikap lebih jauh sebelum mengetahui dokumen dan perkembangan resmi dari persoalan tersebut.
Menurut Doli, apabila pengunduran diri itu benar-benar terjadi dan menyebabkan kekosongan jabatan wakil presiden, proses pengisian posisi tersebut harus ditempuh melalui Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan demikian, persoalan ini tidak cukup diselesaikan hanya melalui komunikasi antara presiden dan wakil presiden.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta pada Selasa pagi, 10 November 2026.
Pertemuan kedua pejabat negara tersebut berlangsung sekitar dua setengah jam. Dalam kesempatan itu, Gibran disebut menyampaikan keinginannya mundur di tengah perkembangan persoalan hukum yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Prasetyo juga meluruskan informasi yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran. Menurut penjelasannya, Presiden tidak menyampaikan penolakan, tetapi memberikan sejumlah masukan kepada wakil presiden.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pernyataan Istana itu menempatkan persoalan pengunduran diri Gibran dalam perhatian publik dan politik nasional. Terlebih, polemik tersebut berlangsung bersamaan dengan berkembangnya dorongan sejumlah anggota DPR untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait persoalan dokumen pendidikan sang wakil presiden.
Kini, persoalan yang menjadi perhatian bukan semata-mata apakah Gibran benar-benar ingin meninggalkan kursi wakil presiden, melainkan bagaimana proses konstitusionalnya akan berjalan apabila keinginan tersebut diwujudkan. DPR masih menunggu kepastian dokumen resmi, sementara Istana telah mengonfirmasi adanya penyampaian niat pengunduran diri.(*)
Prakiraan Cuaca
