JAKARTA – Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) kembali mengambil langkah tegas demi memitigasi kerugian finansial masyarakat luas. Otoritas gabungan lintas kementerian dan lembaga tersebut resmi menghentikan seluruh kegiatan operasional sekaligus memblokir akses digital terhadap 16 entitas yang terbukti menjalankan aktivitas keuangan ilegal di wilayah yurisdiksi Indonesia.
Langkah eksekusi ini diambil menyusul kian berkembangnya tipologi kejahatan finansial yang dirancang mengelabui calon pemodal. Para pelaku kini tak lagi sekadar mengandalkan brosur konvensional, melainkan mengadopsi narasi teknologi mutakhir, memanfaatkan manipulasi visual berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk memalsukan sosok figur publik (deepfake), hingga mencatut identitas entitas finansial berizin resmi dari luar negeri.
Sekretariat Satgas PASTI, Hudiyanto, menegaskan bahwa penindakan ini bersandar pada hasil investigasi dan verifikasi kepatuhan hukum yang menyeluruh.
“Modus yang dijalankan entitas-entitas ini kian variatif. Kelompok terbesar yang kami tindak mencakup sepuluh entitas berkedok persewaan komputasi data, yakni GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, Jadiduit, Impersonasi Easy Cash, EarnTycoon, ZEDT, USDT AL, dan Task 33,” jelas Hudiyanto dalam keterangan resminya, Selasa (10/11/2026).
Setelah dilakukan penelusuran forensik digital, kesepuluh entitas tersebut dipastikan menjalankan pola rekrutmen berbasis sistem member get member (piramida) dan pemberian tugas daring fiktif (paid to click), di mana pengguna diwajibkan menyetorkan dana awal (deposit) tanpa memiliki izin operasional maupun badan hukum yang sah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Klaim Imbal Hasil 80 Persen hingga Skema Produksi Film
Selain sindikat berkedok teknologi komputasi, Satgas PASTI mendapati praktik investasi berisiko tinggi yang menjanjikan imbal hasil tidak logis. Platform Zahra Berkah, misalnya, menawarkan keuntungan fantastis hingga 80 persen hanya dalam tempo 30 hari.
Untuk menarik simpati kalangan awam, dana setoran publik diklaim dialokasikan ke berbagai lini usaha riil, seperti bisnis pakaian bekas impor (thrifting), penjualan kosmetik perawatan kulit, perdagangan emas dan valas (forex), hingga bisnis pembiayaan mikro. Demi meyakinkan targetnya, operator Zahra Berkah secara manipulatif mencantumkan klaim bahwa perusahaannya telah terdaftar di OJK dengan melampirkan tangkapan layar bukti transfer palsu.
Pola serupa ditemukan pada entitas Singapore Bhinneka Capital (SBC) yang memikat pemodal di pasar saham. SBC menjanjikan profit berlipat hingga tiga kali lipat yang besarannya ditentukan langsung oleh banyaknya jumlah anggota baru yang berhasil direkrut oleh peserta.
Sementara itu, platform MAERA menjaring dana masyarakat dengan kedok bisnis industri hiburan. Melalui dalih membeli hak cipta produksi film dan menerima royalti tontonan harian di bawah payung PT MAERA Movie Indonesia, platform ini menawarkan dividen instan yang setelah diaudit ternyata tidak mengantongi legalitas perizinan penawaran investasi publik dari regulator.
Pencatutan Logo Lembaga Negara dan Manipulasi AI
Di sektor instrumen perdagangan derivatif dan pasar modal internasional, satgas menindak entitas OneTwoMarkets dan Brevondale.
OneTwoMarkets menawarkan portofolio multi-aset mulai dari kripto, komoditas, hingga indeks saham luar negeri dengan mengaku berafiliasi dengan korporasi asal Afrika Selatan, Marnic Financial Consultants (PTY) LTD. Dalam materi iklannya di media sosial, entitas ini diduga kuat memanfaatkan video rekayasa AI yang menampilkan wajah serta suara figur publik ternama guna membangun legitimasi palsu.
Adapun Brevondale mengklaim diri sebagai entitas investasi ekuitas dari Colorado, Amerika Serikat. Platform ini nekat menempelkan logo OJK serta PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) di situs resminya demi menjebak konsumen.
Praktik penipuan identitas (impersonation) juga menyasar korporasi asal Tiongkok, Guotai Haitong Securities Co., Ltd. Pelaku memanfaatkan nama besar korporasi global tersebut untuk memasarkan skema pendanaan properti abal-abal, lengkap dengan klaim sepihak telah terafiliasi dengan Ditjen Pajak Kemenkeu serta Kementerian ATR/BPN.
Koordinasi Penindakan Hukum dan Kanal Pengaduan
Berdasarkan pemeriksaan administratif, seluruh platform tersebut tidak memenuhi kualifikasi yuridis: tidak memiliki badan usaha terdaftar di Indonesia, tidak memiliki lisensi intermediasi keuangan dari OJK, serta tidak terdata sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di kementerian teknis.
“Sehubungan dengan pelanggaran tersebut, Satgas PASTI telah menghentikan seluruh kegiatan usaha entitas dimaksud dan berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk melakukan pemutusan akses (takedown) terhadap aplikasi serta alamat tautan (URL) terkait,” tandas Hudiyanto.
Satgas PASTI kini menyerahkan data temuan kepada aparat penegak hukum guna menelusuri potensi tindak pidana perbankan dan penipuan siber.
Masyarakat diimbau selalu berpegang pada prinsip 2L (Legal dan Logis) sebelum mentransfer dana investasi:
Legal: Memeriksa keabsahan izin perusahaan serta produknya langsung ke situs resmi OJK;
Logis: Mewaspadai setiap tawaran keuntungan tinggi dengan klaim tanpa risiko atau imbal hasil pasti.
Bagi masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas penghimpunan dana ilegal, pengaduan dapat disampaikan melalui portal sipasti.ojk.go.id, saluran telepon Kontak OJK 157, atau pesan WhatsApp resmi 081157157157.
Sedangkan bagi korban yang telah telanjur melakukan transfer dana dan mengalami kerugian, laporan penelusuran aliran dana dan pemblokiran rekening pelaku dapat segera diajukan secara terpadu melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di laman iasc.ojk.go.id.
Prakiraan Cuaca
