JAKARTA – Lanskap perpolitikan nasional diguncang kabar penting dari pucuk pimpinan eksekutif. Istana Kepresidenan secara resmi membenarkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mengutarakan niat untuk meletakkan jabatannya kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Penyampaian sikap politik tersebut berlangsung dalam pertemuan empat mata yang berjalan intensif selama kurang lebih dua setengah jam pada Selasa (10/11/2026) pagi di kediaman Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengonfirmasi kabar tersebut dalam taklimat media di Kantor Presiden, Jakarta. Pertemuan tingkat tinggi tersebut secara khusus membahas perkembangan situasi politik dan hukum pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA) yang menyinggung keabsahan berkas administrasi pendidikan milik sang wakil presiden.
“Kami menyampaikan kepada rekan-rekan jurnalis dan seluruh masyarakat bahwa benar, pada pagi hari tadi telah berlangsung pertemuan antara Bapak Wakil Presiden dan Bapak Presiden. Pembicaraan berlangsung mendalam sekitar dua setengah jam,” ujar Prasetyo di hadapan awak media.
Prasetyo menegaskan bahwa dalam forum tersebut, Gibran secara langsung menyatakan intensi untuk mundur dari tampuk kepemimpinan nasional demi meredam gejolak yang kian meluas di tengah publik.
“Di dalam dialog tersebut, Bapak Wakil Presiden di hadapan Bapak Presiden Prabowo Subianto menyatakan niatan untuk mengundurkan diri dalam menyikapi dinamika yang berkembang pascaputusan di MK maupun MA,” jelas Mensesneg.
Luruskan Kabar Penolakan: Presiden Berikan Masukan Strategis
Dalam kesempatan yang sama, Mensesneg meluruskan spekulasi yang beredar liar di ruang siber yang mengeklaim bahwa Presiden Prabowo secara tegas menolak permohonan mundur tersebut. Prasetyo menegaskan bahwa narasi penolakan tersebut tidak berdasar.
Sepanjang pembicaraan di Widya Chandra, Presiden Prabowo memosisikan diri sebagai sosok negarawan sekaligus figur senior yang memberikan wejangan, pertimbangan matang, serta langkah-langkah konstitusional yang patut ditempuh oleh sang wakil presiden.
“Tidak benar kabar yang menyebutkan Bapak Presiden menyampaikan penolakan atas niatan tersebut dalam pertemuan tadi,” tegas Prasetyo.
Kendati demikian, pihak Istana juga menggarisbawahi bahwa hingga saat ini belum ada penetapan formal atau persetujuan resmi bahwa Gibran telah berhenti dari jabatannya. Istana mengimbau publik untuk membedakan secara jernih antara penyampaian niat (intention) secara lisan dengan mekanisme pemberhentian pejabat negara yang sah secara ketatanegaraan.
Secara de jure dan de facto, Gibran masih menjabat sebagai Wakil Presiden RI, dan jalannya roda pemerintahan serta pelayanan publik tetap beroperasi penuh di bawah nakhoda Presiden Prabowo.
Minta Kesempatan Buktikan Otentisitas Ijazah di Meja Hijau
Poin krusial lain yang diungkap Prasetyo adalah permohonan Gibran untuk diberi ruang membela kehormatan dan integritas akademiknya di hadapan hukum. Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu memohon kesempatan menempuh jalur peradilan guna memverifikasi keabsahan seluruh berkas studinya.
“Bapak Gibran dalam kesempatan itu turut memohon agar diberikan ruang dan kesempatan untuk membuktikan keaslian dokumen-dokumen pendidikan miliknya melalui jalur Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN),” imbuh Prasetyo.
Menyusul pengumuman pihak Istana, Gibran Rakabuming Raka secara terpisah memberikan pernyataan pers kepada para jurnalis. Ia menegaskan sikapnya yang menjunjung tinggi etika bernegara serta menaruh rasa hormat atas gelombang kritik masyarakat. Gibran menyatakan enggan membiarkan sengketa administratif pendidikannya diseret menjadi komoditas politik liar yang membebani jalannya pemerintahan Kabinet Merah Putih.
Gibran membeberkan bahwa Presiden Prabowo justru menyarankan dirinya untuk berjuang secara ksatria melalui koridor hukum yang sah. Prabowo mendorong agar seluruh dokumen fisik ijazah mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat, hingga jenjang Sarjana (S1) dibuka secara transparan dalam persidangan di PTUN serta dikoordinasikan untuk mekanisme peninjauan di Mahkamah Agung.
Pernyataan ini menegaskan bahwa proses verifikasi hukum formal kini menjadi jalur utama yang akan ditempuh Gibran sebelum putusan politik akhir terkait status jabatannya diketokpalukan secara konstitusional.[]
Prakiraan Cuaca
