SEANTERONEWS.com – Situasi keamanan di Semenanjung Korea kembali menunjukkan eskalasi yang mengkhawatirkan. Pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, memperingatkan bahwa kawasan Semenanjung Korea saat ini tengah berada di ambang pecahnya perang nuklir akibat langkah modernisasi kekuatan militer yang gencar dilakukan oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan oleh Kim dalam rapat pleno tiga hari Partai Buruh Korea yang baru saja berakhir pada Senin (22/6/2026) kemarin.
Merespons kondisi geopolitik regional yang tidak menentu tersebut, pihak Pyongyang menyatakan komitmennya untuk mempercepat penguatan kemampuan pertahanan nasional serta memperluas kepemilikan arsenal nuklir mereka secara konsisten.
Dalam rapat tersebut, Kim Jong-un melayangkan tuduhan kepada Washington dan Seoul atas langkah penguatan militer di kawasan, termasuk rencana kepemilikan armada kapal selam bertenaga nuklir oleh militer Korea Selatan. Menurut pandangan Pyongyang, manuver taktis tersebut menjadi pemicu utama di balik meningkatnya ketegangan keamanan yang signifikan di sepanjang wilayah perbatasan.
Sebagai langkah balasan taktis, Korea Utara menegaskan posisinya untuk terus memperluas serta memperkokoh sistem pencegahan (deterrence) militernya secara konsisten. Pengembangan kekuatan penangkal perang yang berbasis pada hulu ledak nuklir direncanakan akan dipacu dengan tempo yang jauh lebih cepat dari sebelumnya.
Pihak berwenang di Pyongyang meyakini bahwa penguatan kekuatan nuklir merupakan cara paling rasional dan tepat untuk menghadapi ketidakpastian konstelasi politik internasional saat ini. Korea Utara tetap pada pendiriannya untuk tidak akan pernah melepaskan atau merundingkan kepemilikan senjata nuklir mereka, yang dipandang sebagai pilar utama kedaulatan mutlak negara.
Sebelumnya, adik perempuan Kim Jong-un yang juga merupakan pejabat senior kepresidenan, Kim Yo-jong, telah menegaskan kembali bahwa kebijakan nuklir negaranya merupakan keputusan final yang bersifat permanen dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak luar mana pun.
Sementara itu di pihak seberang, Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, dilaporkan telah melakukan pembicaraan bilateral intensif dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Dialog kedua pemimpin negara sekutu tersebut difokuskan pada pembahasan tingkat efektivitas penegakan sanksi internasional guna membendung program pengembangan senjata pemusnah massal milik Pyongyang.[]
