SEANTERONEWS.com – Perundingan diplomatik tingkat tinggi antara delegasi Amerika Serikat dan Republik Islam Iran secara resmi dimulai pada Minggu (21/6/2026) di Bürgenstock, sebuah resor mewah lereng gunung di Swiss. Pertemuan penting ini bertujuan untuk merumuskan kelanjutan dari draf perjanjian damai interim guna mengakhiri eskalasi konflik bersenjata di Timur Tengah.
Delegasi Amerika Serikat dipimpin langsung oleh Wakil Presiden AS, JD Vance, yang mendarat di Bürgenstock sejak Minggu pagi. Sementara itu, delegasi Iran dipimpin oleh Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf, didampingi Wakil Menteri Perminyakan serta Gubernur Bank Sentral Iran. Kehadiran para pejabat keuangan senior ini memperlihatkan fokus utama Teheran pada ketentuan pencabutan sanksi ekonomi minyak bumi.
Kementerian Luar Negeri Swiss mengonfirmasi bahwa pertemuan ini juga melibatkan fasilitator dan mediator penengah dari Pakistan dan Qatar.
Ketegangan Gencatan Senjata dan Agenda Lebanon
Perundingan krusial ini bergulir di bawah bayang-bayang ketegangan baru. Iran memutuskan untuk tetap menutup jalur pelayaran strategis Selat Hormuz sebagai bentuk protes atas ketidakmampuan Presiden AS Donald Trump mendesak Israel menghentikan operasi militer di Lebanon.
Sebelumnya, Washington sempat mengumumkan kesepakatan gencatan senjata baru pada Jumat lalu, namun kontak senjata antara militer Israel dan faksi Hizbullah kembali pecah di perbatasan pada hari berikutnya. Atas dasar pelanggaran komitmen oleh pihak AS tersebut, komando militer Iran memutuskan untuk menutup total Selat Hormuz bagi lalu lintas kapal internasional.
Melihat dinamika di lapangan, Wapres JD Vance memutuskan untuk memasukkan krisis Lebanon ke dalam agenda utama perundingan. Agenda ini melengkapi pembahasan awal yang sedianya berfokus pada pembukaan kembali Selat Hormuz, pencabutan sanksi ekspor minyak Iran, serta pencairan aset keuangan Teheran yang dibekukan di luar negeri.
“Saya berharap kita dapat membuat kemajuan konkret dalam masalah nuklir dan penyelesaian gencatan senjata di Lebanon. Dua hal mendasar tersebut yang akan menjadi fokus utama kami selama satu atau dua hari ke depan,” ujar Vance setibanya di lokasi pertemuan, Minggu (21/6/2026).
Dinamika Politik Domestik Teheran Memanas
Jalannya perundingan damai di Swiss ini diiringi oleh perdebatan politik internal yang sangat hangat di Teheran. Kelompok konservatif yang menentang negosiasi menuding komitmen kesepakatan dengan AS sia-sia karena Washington dinilai sebagai pihak yang kerap melanggar janji.
Mahmoud Nabavian, seorang anggota parlemen garis keras, melayangkan kritik terbuka melalui stasiun televisi pemerintah dengan mengeklaim bahwa tim negosiasi Iran melanggar pedoman yang disetujui oleh Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei.
Nabavian mengeklaim Pemimpin Tertinggi telah melayangkan surat pembatasan ruang lingkup negosiasi sebanyak tiga kali dan menegaskan hak monopoli mutlak Iran atas pengelolaan tarif serta pembatasan kapal musuh di Selat Hormuz. Namun, siaran TV Nabavian dihentikan secara mendadak oleh otoritas penyiaran, diikuti pengumuman langkah hukum terhadap dirinya serta isu pengunduran diri pejabat senior stasiun televisi IRIB.
Pembelaan Presiden Masoud Pezeshkian
Di sisi lain, Presiden Iran Masoud Pezeshkian membela penuh jalannya perundingan dan membantah tudingan adanya pelanggaran panduan. Ia menegaskan bahwa draf memorandum kesepakatan damai ini sangat menguntungkan kepentingan nasional Iran, termasuk pengembalian dana senilai USD 6 miliar yang dibekukan di Qatar serta perubahan sikap politik Donald Trump.
Mengenai kepemilikan senjata nuklir, Pezeshkian menegaskan satu-satunya tuntutan AS adalah penandatanganan komitmen tertulis agar Iran tidak memiliki bom atom hal yang memang selaras dengan fatwa dan penegasan para pemimpin terdahulu Iran.
Meskipun demikian, keraguan tetap disuarakan oleh kalangan militer Iran. Penasihat militer Pemimpin Tertinggi, Mohsen Rezaei, mengimbau tim negosiasi untuk bersikap ekstra waspada dan tidak menunjukkan optimisme berlebihan di hadapan AS.
Perwakilan Pemimpin Tertinggi untuk Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), Hojjatoleslam Sadeghi, juga menegaskan bahwa keikutsertaan Iran dalam perundingan ini bukan bertujuan untuk berdamai secara diplomatis, melainkan murni demi merebut hak-hak kedaulatan ekonomi bangsa yang dirampas.[]
