NAGAN RAYA – Masyarakat Beutong Ateuh Banggalang bersama jajaran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) serta aliansi mahasiswa Nagan Raya melayangkan desakan keras kepada Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Mereka menuntut pencabutan segera izin eksplorasi tambang emas serta uranium senilai Rp200 triliun di wilayah tersebut.
Penolakan secara masif ini disuarakan karena proyek eksploitasi pertambangan dinilai mengancam keberlangsungan ruang hidup warga, berisiko merusak Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), serta mempertinggi kerentanan wilayah terhadap bencana ekologis yang berpotensi mengulang tragedi bencana dahsyat pada 26 November 2025 lalu.
Anggota DPRK Nagan Raya, Cut Man, memperingatkan bahwa pemaksaan aktivitas pertambangan skala besar di wilayah rawan ini tidak hanya akan melenyapkan tutupan hutan, melainkan juga berisiko menghancurkan peradaban sosial Beutong Ateuh yang telah mengakar selama ratusan tahun.
“Jika pertambangan dipaksakan, kita akan kehilangan hutan sekaligus sejarah peradaban masyarakat Beutong Ateuh. Wilayah ini berpotensi menjadi tidak layak lagi untuk dihuni akibat kerusakan lingkungan,” tegas Cut Man.
Pernyataan senada disampaikan oleh tokoh adat setempat, Tgk Malikul Aziz Putra, yang merupakan putra dari almarhum ulama Aceh Tgk Bantaqiah. Beliau menggarisbahas bahwa penolakan masyarakat tidak didasari sikap anti-investasi secara umum, melainkan wujud pertahanan diri terhadap eksploitasi industri hulu oleh korporasi luar.
Apabila pemerintah tetap bersikeras membuka aktivitas pertambangan, masyarakat menuntut skema koperasi tambang rakyat sebagai alternatif utama dalam tata kelola.
“Apabila investasi diarahkan pada sektor produktif di bidang lain, kami tentu menyambut baik. Namun, jika ini menyangkut pertambangan, pengelolaannya harus untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Tanah warisan leluhur dan wilayah para aulia ini jangan sampai dieksploitasi oleh pihak luar tanpa kemaslahatan warga setempat,” ujar Tgk Malikul Aziz.
Tokoh Beutong Ateuh lainnya, Rusli, menegaskan bahwa gerakan penolakan ini merupakan bagian dari upaya warga untuk menuntut hak hidup aman bagi generasi mendatang, tanpa berniat menghalangi pembangunan daerah.
Ia memaparkan tiga tuntutan mutlak yang diajukan oleh warga Beutong Ateuh Banggalang kepada pemerintah:
Menolak tanpa syarat segala bentuk aktivitas pertambangan di seluruh kawasan Beutong Ateuh Banggalang.
Mencabut seluruh dokumen izin usaha pertambangan yang telah diterbitkan di kawasan lindung tersebut.
Mengesahkan wilayah Beutong Ateuh sebagai kawasan otoritas adat demi menjamin proteksi hukum atas hak ulayat dan ekosistem sekitar.
Trauma Bencana Ekologis Masa Lalu
Kekhawatiran warga didasari oleh trauma bencana alam bandang yang terjadi pada 26 November 2025 lalu. Ismik, salah seorang tokoh pemuda Beutong Ateuh Banggalang, mengisahkan bagaimana banjir bandang kala itu meluluhlantakkan tempat tinggal serta lahan perkebunan masyarakat hingga memaksa warga memulai kehidupan kembali dari nol.
Posisi geografis Beutong Ateuh yang merupakan bagian integral dari Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) menjadikannya sebagai zona tangkapan air dan rawan bencana yang tidak selayaknya dibebani aktivitas industri ekstraktif.
Samsuardi, pemuda Beutong Ateuh lainnya, menambahkan bahwa ketakutan warga akan munculnya bencana susulan yang jauh lebih parah sangat rasional apabila ekosistem hulu hutan mereka dirusak oleh tambang.
“Ketakutan akan terulangnya tragedi banjir masa lalu adalah hal yang nyata di tengah masyarakat kami. Oleh karena itu, penolakan terhadap rencana tambang emas dan uranium ini merupakan keputusan bulat demi keselamatan jiwa warga,” tutup Samsuardi.
