SEANTERONEWS.com – Rencana safari politik mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke sejumlah wilayah di Indonesia dinilai memiliki keterbatasan dalam mendongkrak daya tawar elektoral Partai Solidaritas Indonesia (PSI) maupun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Analisis tersebut dikemukakan oleh pengamat politik sekaligus Direktur ABC Riset & Consulting, Erizal, pada Kamis (28/5/2026).
Erizal berpandangan bahwa meskipun kehadiran fisik Jokowi di berbagai daerah masih kerap disambut hangat oleh masyarakat luas, antusiasme tersebut tidak lagi berkorelasi langsung dengan limpahan suara politik (coat-tail effect).
Kegiatan sosial atau interaksi langsung dengan masyarakat yang sering dilakukan oleh tokoh nasional kini dinilai publik secara normatif dan tidak serta-merta mengubah preferensi politik pemilih terhadap partai atau figur yang terafiliasi dengan sosok Jokowi.
Gejala penurunan dampak elektoral dari figur patronase ini dinilai sudah terlihat dalam beberapa waktu terakhir. Erizal mencontohkan pergerakan elektabilitas Gibran Rakabuming Raka di panggung politik nasional.
Walaupun telah menjabat sebagai Wakil Presiden dan dikenal luas oleh publik sebagai putra sulung Jokowi, tingkat keterpilihan Gibran dalam beberapa survei dilaporkan belum menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, bahkan posisinya di beberapa daerah masih berada di bawah figur politik lain seperti Dedi Mulyadi dan Anies Baswedan.
Rencana perjalanan Jokowi keliling Indonesia ini sebelumnya telah dikonfirmasi oleh internal partai berlogo mawar tersebut. Ketua DPP PSI Bidang Politik, Bestari Barus, menyatakan bahwa mantan Kepala Negara tersebut dijadwalkan mengunjungi sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI pada bulan Juni mendatang.
Rangkaian kegiatan ini direncanakan akan diawali dari tiga provinsi, yakni Lampung, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Jawa Barat.
Melemahnya pengaruh langsung dari tokoh senior dinilai sebagai hal yang wajar dalam sosiologi politik pascatransisi kepemimpinan nasional.
Pemilih di Indonesia dipandang semakin rasional dan mampu memisahkan antara apresiasi personal terhadap mantan presiden dengan keputusan elektoral mandiri untuk mendukung partai politik tertentu.
Realitas politik ini menjadi tantangan tersendiri bagi PSI di bawah kepemimpinan Kaesang Pangarep untuk membangun basis massa yang kokoh secara independen.[]
