LHOKSEUMAWE – Gelombang aspirasi mahasiswa kembali memuncak di Kota Lhokseumawe. Aliansi mahasiswa yang terdiri dari DEMA UIN Sultanah Nahrasiyah (Suna) dan DPM Universitas Malikussaleh (Unimal) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Ketua DPRK Faisal dan sejumlah anggota dewan di Gedung DPRK Lhokseumawe, Kamis (30/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa membawa “Petisi Rakyat” yang menyoroti berbagai isu fundamental, mulai dari kebijakan kesehatan hingga buruknya kondisi infrastruktur di daerah tersebut.
Mahasiswa memberikan batas waktu satu minggu bagi pemerintah untuk memberikan jawaban dan kebijakan konkret. Melalui dokumen resmi yang ditandatangani oleh Rendi Al Fariq Del Chandra (Ketua Umum DPM Unimal) dan Fauzan Azima (Ketua Umum DEMA UIN Suna), mereka mengancam akan melakukan aksi massa.
“Jika dalam batas waktu tersebut tidak ada langkah serius maupun keberanian berpihak kepada masyarakat, maka kami akan mengonsolidasikan massa sebesar-besarnya dan turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi langsung di Kantor Wali Kota Lhokseumawe,” tegas perwakilan mahasiswa dalam ultimatumnya.
Mahasiswa merangkum 10 isu krusial yang dianggap sengaja dibiarkan berlarut-larut oleh pemerintah. Berikut adalah ringkasan petisi tersebut:
Jaminan Kesehatan (JKA): Menolak keras pembatasan JKA dalam Pergub No. 02 Tahun 2026.
Transparansi Anggaran: Menuntut audit penuh penyaluran Dana Otsus sesuai regulasi terbaru tahun 2024.
Infrastruktur Kota: Mendesak Pemko Lhokseumawe segera memperbaiki jalan rusak, normalisasi drainase pencegah banjir, serta pengaktifan kembali lampu jalan.
Lingkungan Hidup: Mendesak pemberantasan tambang ilegal dan perlindungan nyata terhadap hutan di Aceh.
Sosial & Bencana: Mempercepat proses rehab-rekon pascabencana, pemulihan hunian tetap (Huntap), serta penguatan perlindungan bagi perempuan dan anak dari kekerasan.
Fauzan Azima, Ketua DEMA UIN Suna Lhokseumawe, menekankan bahwa mahasiswa tidak ingin suara rakyat hanya berhenti di atas meja rapat. Mereka mendesak DPRK Lhokseumawe untuk menjalankan fungsi pengawasannya secara nyata agar setiap keluhan warga mendapat solusi konkret dan bukan sekadar janji.
“Mahasiswa hadir untuk menyuarakan kepentingan rakyat. Jika persoalan ini terus diabaikan, maka gerakan yang lebih besar akan kembali lahir,” tegas Fauzan. Hingga kini, hitungan mundur ultimatum satu minggu tersebut sedang berjalan, sementara publik menanti respon nyata dari Pemerintah Kota Lhokseumawe.
