SEANTERONEWS.com – Rencana pemerintah untuk menambah golongan atau layer baru dalam struktur Cukai Hasil Tembakau (CHT) memicu kritik keras dari kalangan pekerja. Kebijakan ini dinilai berisiko memperparah tekanan terhadap industri rokok legal serta mengancam penghidupan jutaan buruh di sektor padat karya.
Ketua Federasi Serikat Pekerja RTMM-SPSI, Hendry Wardana, menegaskan bahwa pemerintah seharusnya memprioritaskan pemberantasan rokok ilegal daripada merumitkan struktur cukai. Dalam momentum Hari Buruh 1 Mei, ia menyoroti dampak langsung dari produk ilegal terhadap keberlangsungan lapangan kerja resmi.
“Setiap satu batang rokok ilegal yang diproduksi, berarti ada satu pekerjaan di sektor resmi yang hilang,” ujar Hendry dalam keterangannya.
Data industri menunjukkan tren penurunan yang mengkhawatirkan pada tahun 2025:
Produksi Nasional: Merosot 3 persen menjadi 307 miliar batang.
Penerimaan CHT: Terkoreksi untuk pertama kalinya ke angka Rp212 triliun.
Pangsa Pasar Ilegal: Melonjak drastis hingga 13,9 persen pada 2025, naik dua kali lipat dibandingkan tahun 2023.
Hendry mempertanyakan keadilan bagi pelaku usaha yang patuh jika skema layer baru justru memberikan keuntungan tarif rendah kepada pihak yang tidak patuh regulasi.
Ketua KSPSI Kabupaten Kudus, Andreas Hua, turut mengingatkan dampak sosial jika industri ini terus tertekan oleh regulasi. Mengingat mayoritas pekerja memiliki latar belakang pendidikan SD dan SMP, sektor rokok merupakan tumpuan hidup utama yang sulit tergantikan oleh sektor padat karya lainnya.
“Jika industri ini tutup karena tekanan regulasi, mereka mau dikemanakan? Belum ada sektor padat karya lain yang siap menampung mereka,” ungkap Andreas.
Meskipun para buruh mengapresiasi keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif cukai pada periode 2025–2026, mereka mendesak agar pemerintah tetap konsisten menjaga stabilitas kebijakan. Eksperimen skema baru dikhawatirkan dapat memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Para pemangku kepentingan bersepakat bahwa penguatan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal jauh lebih mendesak untuk menjaga ekosistem industri formal dibandingkan mengubah struktur cukai yang sudah ada.[]
