SEANTERONEWS.com – Pemerintah Indonesia melalui Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, secara resmi mengusulkan agar negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi strategis dalam memetakan kebutuhan keterampilan tenaga kerja di masa depan (future skills forecasting). Usulan ini disampaikan dalam forum BRICS Labour and Employment Ministers’ Meeting (LEMM) 2026 di Hyderabad, India, Rabu (15/7/2026).
Di tengah percepatan transformasi teknologi, otomatisasi industri, dan transisi menuju ekonomi hijau, Indonesia memandang perlunya pemahaman kolektif antarnegara anggota BRICS mengenai dinamika pasar kerja global. Menurut Menaker, proyeksi kebutuhan kompetensi menjadi kunci krusial agar setiap negara dapat merancang kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif.
“Indonesia memandang penting adanya pemahaman bersama mengenai perubahan kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Karena itu, future skills forecasting perlu menjadi salah satu fokus utama dalam kerangka kerja sama BRICS CONNECT,” ujar Yassierli.
Menaker menjelaskan bahwa perubahan demografi dan kemajuan digital telah mengubah lanskap industri secara fundamental. Pemetaan kompetensi yang akurat diharapkan dapat menjadi instrumen bagi negara-negara BRICS untuk melakukan sinkronisasi antara sistem pendidikan vokasi, pelatihan kerja, dan kebutuhan riil di dunia usaha.
Selain mengusung isu proyeksi keterampilan, Yassierli turut memaparkan capaian ketahanan pasar kerja nasional yang tengah dijalankan Indonesia. Beberapa langkah konkret tersebut mencakup penguatan perlindungan bagi pekerja informal, optimalisasi Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), serta pembentukan Satgas Mitigasi PHK sebagai respons dini terhadap dinamika industri.
Pemerintah juga tengah memperluas inklusivitas pasar kerja dengan membangun pusat pelatihan vokasi khusus penyandang disabilitas yang didukung oleh teknologi asistif. Dalam skala nasional, Indonesia menargetkan 150 ribu peserta pemagangan dan 300 ribu peserta pelatihan vokasi tahun ini guna mengakselerasi transisi lulusan ke dunia kerja.
Yassierli menegaskan bahwa sejumlah program strategis nasional, mulai dari hilirisasi komoditas, Kampung Nelayan Modern, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG), dirancang sebagai katalisator penciptaan lapangan kerja baru. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah juga telah mengintegrasikan sistem informasi pasar kerja nasional melalui platform digital yang dilengkapi analisis real-time.
Keikutsertaan Indonesia dalam BRICS, menurut Menaker, menjadi momentum emas untuk memperkuat south-south cooperation atau kerja sama antarnegara berkembang.
“Indonesia siap bekerja sama dengan seluruh anggota BRICS untuk membangun dunia kerja yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Kami datang untuk berbagi pengalaman sekaligus belajar dari praktik terbaik negara-negara anggota lainnya dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan global,” pungkasnya.
