JAKARTA – Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) kembali menegaskan perannya sebagai pilar penggerak isu kemanusiaan di tanah air. Melalui Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial Ke-5 yang digelar di Aula Gedung DNIKS, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2026), organisasi ini merumuskan strategi besar untuk memperjuangkan hak-hak kelompok rentan.
Mengusung tema “Strategi Daerah Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Prasejahtera, Lansia dan Memenuhi Hak-Hak Penyandang Disabilitas”, forum ini menjadi wadah krusial bagi para pemangku kebijakan untuk menyinkronkan langkah dalam membenahi masalah sosial di Indonesia.
Sinergi Lembaga Tinggi dan Pemerintah Daerah
Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh kunci, di antaranya Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Bachtiar Najamudin, serta Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Bursah Zarnubi. Kehadiran para pemimpin ini menandakan pentingnya kolaborasi antara legislatif pusat dan eksekutif di daerah dalam mengeksekusi kebijakan sosial.
Ketua Umum DNIKS, A. Effendy Choirie yang akrab disapa Gus Choi menyampaikan bahwa konferensi ini bertujuan menghimpun pemikiran komprehensif dari para cendekiawan dan praktisi untuk kemudian disumbangkan kepada pemerintah, khususnya Kementerian Sosial (Kemensos).
“DNIKS berfungsi sebagai jembatan bagi kaum akademisi untuk memberikan masukan sekaligus mengkritisi kebijakan pemerintah agar tetap setia pada amanat UUD dan regulasi sosial yang ada,” ujar Gus Choi dalam sambutannya.
Dorongan untuk Implementasi Undang-Undang
Gus Choi menekankan bahwa perangkat hukum terkait kesejahteraan sosial sebenarnya sudah diputuskan oleh DPD dan DPR RI. Tantangan terbesarnya saat ini adalah pada tahap implementasi oleh pemerintah pusat dan daerah.
Secara khusus, DNIKS menitipkan harapan besar kepada DPD RI untuk terus mengawal pemerintah agar menjadikan isu disabilitas dan kesejahteraan lansia sebagai program prioritas nasional, bukan sekadar pelengkap administratif.
Menggerakkan Prioritas di Tingkat Daerah
Selain di tingkat pusat, DNIKS juga membidik peran aktif kepala daerah melalui APKASI. Gus Choi mendorong agar setiap bupati dan wali kota di seluruh Indonesia meletakkan penanganan warga prasejahtera, kaum lansia, dan penyandang disabilitas di barisan terdepan agenda pembangunan daerah.
“Kita ingin para kepala daerah menjadikan program prasejahtera dan pemenuhan hak disabilitas sebagai prioritas utama. Inilah esensi dari kehadiran negara di tengah masyarakat,” pungkasnya.[]
