SEANTERONEWS.com — Komisi Informasi Publik (KIP) memutuskan Bonatua Sitanggang memenangkan gugatan sengketa informasi melawan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam putusan tersebut, KPU diwajibkan membuka salinan ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada publik.
Putusan KIP tersebut menegaskan bahwa dokumen ijazah yang digunakan dalam proses pencalonan presiden merupakan informasi publik yang dapat diakses masyarakat.
Bonatua sebelumnya mengajukan permohonan informasi kepada KPU untuk memperoleh salinan ijazah Jokowi, namun permintaan tersebut ditolak sehingga berujung pada sengketa informasi.
Dalam pertimbangannya, KIP menyatakan keterbukaan dokumen tersebut penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu.
KIP menilai bahwa kepentingan publik atas informasi tersebut lebih besar dibandingkan alasan pengecualian yang diajukan oleh KPU.
Putusan ini sekaligus mempertegas prinsip keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
KPU diberi waktu tertentu untuk melaksanakan putusan tersebut dengan membuka atau menyerahkan salinan ijazah sesuai mekanisme yang ditetapkan.
Meski demikian, KPU masih memiliki opsi untuk menempuh upaya hukum lanjutan apabila tidak sependapat dengan putusan KIP tersebut. jgn.id
Kasus ini kembali memicu perhatian publik terhadap polemik ijazah Presiden Jokowi yang selama ini kerap menjadi perdebatan di ruang publik.
Sejumlah pengamat hukum tata negara menilai putusan KIP ini dapat menjadi preseden penting dalam sengketa informasi publik yang melibatkan pejabat negara.
Publik kini menantikan langkah konkret KPU, apakah akan langsung melaksanakan putusan KIP atau memilih menempuh jalur hukum lanjutan.[]
