Jakarta, Ribuan tenaga honorer yang tidak tercatat dalam database BKN berbondong-bondong ke Istana Negara, Selasa (18/11/2025) menuntut keadilan dan kepastian status kerja. Mereka mengaku telah lama diabaikan oleh kebijakan pemerintah dan menuntut regulasi yang memberi pengakuan penuh, bukan sekadar kontrak paruh waktu.
Aliansi Honorer Non-Database menggerakkan massa dari berbagai wilayah di Indonesia. Dalam orasi yang disampaikan, para honorer meminta agar Presiden dan instansi terkait segera memberikan solusi konkret terhadap nasib mereka yang telah bekerja puluhan tahun tanpa status resmi.
Tuntutan tegas dari Keputusan pemerintah hingga janji regulasi terkait Kepastian status PPPK penuh waktu, bukan paruh waktu. Ini menegaskan bahwa mereka menolak dikotomi yang dianggap merugikan. Regulasi khusus bagi honorer non-database (kategori R4) agar bisa diangkat berdasarkan pengalaman dan lama pengabdian. Penataan dan pengakuan melalui kebijakan yang jelas, karena bisa jadi banyak dari mereka tidak tercakup dalam KepMenPANRB yang ada.
Tidak hanya berorasi sebentar, para honorer menyatakan kesediaan untuk menginap di sekitar Istana jika tuntutan mereka diabaikan. Taktik ini pernah muncul di aksi sebelumnya. Mereka menegaskan: perjuangan ini bukan sekadar ambisi, tapi kebutuhan mendasar untuk mendapatkan kejelasan hukum dan pekerjaan.
Aliansi mengacu pada UU ASN Nomor 20 Tahun 2023, khususnya pasal 66, yang menurut mereka belum diterjemahkan dengan adil bagi honorer non-database. Mereka menuntut keputusan resmi agar skema pengangkatan honorer non-database menjadi PPPK diatur melalui regulasi yang lebih kuat.
Aksi ini bukan kali pertama, sebelumnya, ribuan honorer menuntut ke DPR dan KemenPAN-RB agar ada PP khusus yang mengatur status mereka. Di sejumlah daerah, para honorer bahkan menolak dirumahkan karena belum ada kepastian bagaimana nasib mereka jika tidak diangkat menjadi PPPK.
Kepastian status kerja ini sangat krusial, banyak honorer non-database yang telah mengabdi lama, tetapi gaji, jaminan sosial, dan masa depan mereka masih sangat rentan. Jika tidak diselesaikan, bisa muncul krisis moral dan ekonomi dari pegawai pemerintah non-ASN yang merasa diabaikan.
