SEANTERONEWS.com – Insiden dugaan korupsi dalam proyek mega strategis Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) kembali berguncang, setelah seorang akademisi dari Universitas Negeri Jakarta menyebut bahwa lima tokoh besar negara layak segera diperiksa. Ia menegaskan bahwa akar persoalan bukan hanya utang luar negeri, melainkan tata kelola pemerintahan yang buruk.
Tokoh-tokoh yang diminta untuk diperiksa antara lain Joko Widodo (Jokowi) yang saat ini masih menjabat sebagai Presiden, Luhut Binsar Pandjaitan mantan Menko Kemaritiman dan Ketua Komite KCJB, serta Erick Thohir mantan Menteri BUMN. Dua menteri lainnya yang disebut adalah Rini Soemarno dan Budi Karya Sumadi.
Menurut akademisi tersebut, kegaduhan dalam proyek ini bukan sekadar soal pembiayaan atau utang ke luar negeri, melainkan tata kelola pemerintahan atau good governance dalam proyek tersebut dinilai lemah. Ia menambahkan bahwa tanpa pembongkaran dugaan penyimpangan, negosiasi ulang utang dengan China tidak akan menyelesaikan permasalahan.
Dia mengatakan bahwa seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan proyek kereta cepat tersebut menunjukkan celah besar bagi praktik korupsi. Bahkan, regulasi yang dikeluarkan dianggap tidak konsisten dengan peraturan sebelumnya, membuka ruang penyalahgunaan.
Sementara itu, lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta untuk tidak menunda dan segera melakukan investigasi mendalam terhadap proyek ini.
Pemerintah melalui kementerian terkait menyatakan akan melakukan evaluasi serta memperketat mekanisme pengadaan untuk proyek strategis nasional, guna mencegah terulangnya skandal serupa. Namun, kritik publik menilai langkah ini harus diiringi dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas.
Pengamat menilai tekanan publik terhadap proyek Whoosh akan menjadi indikator penting bagi kredibilitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Jika tidak ada tindakan cepat dan nyata, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terus menurun.
Beberapa politikus di DPR pun mulai mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi dan tata kelola yang bersih. Mereka mendesak agar penyelidikan dilakukan secara terbuka tanpa pandang bulu.
Dengan semakin kuatnya sorotan terhadap proyek yang sebelumnya dianggap sebagai simbol kemajuan infrastruktur nasional, kini publik menunggu langkah nyata pemerintah: siapa yang akan bertanggung jawab, bagaimana mekanisme pemeriksaan dijalankan, dan kapan transparansi penuh akan terwujud.[]
