Selain Amnesty International Indonesia, sejumlah aktivis hak asasi manusia dan organisasi masyarakat sipil juga menyuarakan penolakan terhadap pencalonan Soeharto. Mereka menilai langkah tersebut merupakan bentuk pengaburan sejarah yang berpotensi melemahkan perjuangan korban pelanggaran HAM. Para aktivis menegaskan, sebelum memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh masa lalu, negara seharusnya terlebih dahulu menuntaskan janji reformasi dalam penegakan hukum dan keadilan bagi korban.
Sejumlah pengamat politik turut menilai bahwa wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto dapat memicu polarisasi sosial di tengah masyarakat. Di satu sisi, sebagian pihak berpendapat Soeharto memiliki jasa besar dalam pembangunan ekonomi dan stabilitas politik nasional. Namun di sisi lain, banyak pihak menilai bahwa keberhasilan tersebut tidak dapat menghapus catatan panjang pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan sipil, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang tumbuh subur selama masa pemerintahannya.
Dalam konteks yang lebih luas, polemik ini mencerminkan tantangan bangsa Indonesia dalam merekonsiliasi sejarahnya sendiri. Upaya menyeimbangkan antara penghargaan terhadap jasa pembangunan dengan pengakuan atas penderitaan korban menjadi isu moral dan politik yang sensitif. Amnesty International dan kelompok masyarakat sipil mendesak pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil keputusan, mengingat gelar pahlawan nasional bukan sekadar simbol penghargaan, melainkan juga bentuk legitimasi moral terhadap nilai dan tindakan seseorang dalam sejarah bangsa.
Beberapa insiden yang dijadikan sorotan antara lain:
- Pembantaian massal 1965–1966
- Penembakan misterius (Petrus) periode 1982–1985
- Tragedi Tragedi Tanjung Priok tahun 1984
- Peristiwa Tragedi Talangsari tahun 1989
- Kekerasan di Aceh, Timor-Leste, dan Papua
- Penghilangan paksa aktivis menjelang runtuhnya rezim pada 1997–1998
Usman Hamid menegaskan bahwa negara telah mengakui sejumlah peristiwa tersebut sebagai pelanggaran HAM berat, namun hingga saat ini tidak ada aktor utama—termasuk Soeharto—yang dimintai pertanggungjawaban secara yudisial ataupun non-yudisial.
Ia juga meminta agar pemerintah memprioritaskan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dibanding memberikan penghargaan kepada pihak yang bertanggung-jawab atas pelanggaran tersebut. Menurutnya, mencalonkan Soeharto sebagai pahlawan nasional bukanlah penghormatan terhadap jasa melainkan pengabaian terhadap penderitaan korban dan keluarganya.
Sebagai tambahan, pencalonan itu sendiri bermula dari usulan yang diajukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia ke Menteri Kebudayaan, yang berisi daftar 40 nama calon pahlawan nasional.[]
