SEANTERONEWS.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperingatkan bahwa demokrasi Indonesia sedang menghadapi penyakit kronis berupa maraknya politik uang yang merajalela akibat tingginya angka warga miskin dan rendahnya pendidikan politik di kalangan pemilih.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar Baharuddin, menjelaskan bahwa meskipun angka partisipasi pemilih terus meningkat, kualitas demokrasi justru menurun karena banyak warga datang ke TPS bukan atas kesadaran politik, melainkan karena iming-iming uang. Ia menyebut lebih dari 70 persen masyarakat kini permisif terhadap praktik politik uang.
“Partisipasi itu tampak ramai, tetapi mobilisasi bawah uang, bukan kesadaran. Orang datang ke TPS karena uang, bukan karena memilih pemimpin yang kredibel,” ungkap Bahtiar. Ia menambahkan bahwa kondisi sosial ekonomi, seperti jumlah warga yang masih miskin maupun berpendidikan rendah, menjadi pemicu utama praktik tersebut.
Kemendagri menyebut fenomena ini sebagai “apatisme baru”: warga tetap mencoblos tetapi tanpa harapan, tanpa pemahaman, dan hanya sebagai formalitas belaka. Padahal kontrol publik setelah pemilihan jauh lebih rendah dibanding pesta demokrasi lima tahunan, yang mengindikasikan bahwa sistem partisipasi elektoral belum bertransformasi menjadi demokrasi yang berkualitas.
Kementerian menegaskan bahwa pendidikan politik dan pemberdayaan ekonomi rakyat harus menjadi prioritas. Tanpa pemahaman politik yang baik dan kondisi ekonomi yang memadai, politik uang akan terus menjadi jalan pintas dalam perebutan kekuasaan. Perbaikan demokrasi bukan hanya soal hak memilih, tetapi memastikan rakyat memilih karena kesadaran, bukan karena uang.[]
