Jakarta – Dugaan baru muncul terkait alumni MDIS (Management & Development Institute of Singapore), Dian Hunafa, yang dituding berbohong soal riwayat pendidikan Presiden Joko Widodo—Gibran Rakabuming Raka. Tuduhan tersebut menjadi sorotan publik dan memicu kontroversi di media sosial.
Menurut klaim, Dian Hunafa pernah menyatakan bahwa Gibran pernah mengenyam pendidikan di MDIS, namun data resmi menyebutkan sebaliknya. Beberapa pihak mempertanyakan dokumen ijazah, transkrip nilai, maupun bukti pendaftaran yang diklaim sebagai milik Gibran. Jika terbukti palsu, hal ini bisa merusak reputasi kedua pihak—baik penyebar klaim maupun Gibran sendiri.
Dugaan bohong ini juga menimbulkan pertanyaan tentang etika publik dan kredibilitas parlemen digital. Apakah pernyataan tersebut hanya klaim tanpa bukti, atau ada motif politik di baliknya? Media sosial pun menjadi arena kritik tajam, di mana banyak netizen meminta klarifikasi resmi dari Gibran maupun institusi MDIS.
Sejumlah pemerhati pendidikan menyebut bahwa klaim riwayat pendidikan harus disertai dokumen valid, seperti ijazah yang dilegalisir, transkrip resmi, dan konfirmasi dari institusi pendidikan. Tanpa itu, klaim akademik bisa dianggap sebagai bentuk falsifikasi pendidikan, yang secara moral dan hukum bermasalah.
Jika tuduhan tersebut dipertanggungjawabkan, langkah selanjutnya bisa melibatkan klarifikasi melalui institusi pendidikan, pengumuman publik dari pihak Gibran, dan verifikasi dari lembaga pendidikan internasional terkait. Insiden ini juga bisa menjadi pembelajaran penting bahwa klaim publik harus selalu dilandasi bukti yang bisa diverifikasi.[]
