DENPASAR – Pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing (WNA) di Bali kembali membuahkan penindakan. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali mendeportasi seorang perempuan warga negara Ukraina dan seorang laki-laki warga negara Rusia setelah keduanya diketahui bekerja tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki.
Kedua WNA tersebut masing-masing berinisial TR (28) dan IB (30). TR memegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Remote Worker, sedangkan IB memiliki ITAS Employment.
Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Bali, Ramdhani, menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan menemukan aktivitas pekerjaan keduanya tidak sesuai dengan dasar pemberian izin tinggal.
“Keduanya dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dan diusulkan masuk ke dalam daftar penangkalan selama lima tahun,” jelas Ramdhani dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).
ITAS Remote Worker Justru Bekerja di Salon Lokal
Berdasarkan hasil pemeriksaan Imigrasi, TR yang memiliki ITAS Remote Worker tercatat sebagai Independent Beauty Partner pada sebuah perusahaan kosmetik di luar negeri.
Namun, perempuan tersebut justru diketahui bekerja sebagai penata rambut atau hair stylist di sebuah salon di kawasan Tibubeneng, Kabupaten Badung.
Sementara itu, IB yang memegang ITAS Employment diketahui tidak memiliki hubungan kerja ataupun menjalankan tanggung jawab pekerjaan pada perusahaan yang menjadi penjaminnya.
Alih-alih bekerja sesuai izin tinggal, pria asal Rusia tersebut diketahui menjalani pekerjaan sebagai disc jockey (DJ) lepas di sejumlah tempat hiburan di Bali.
IB juga bekerja sebagai penata rambut di salon yang sama dengan TR selama kurang lebih tiga bulan.
Ramdhani menegaskan, izin tinggal Remote Worker diperuntukkan bagi orang asing yang bekerja jarak jauh untuk perusahaan di luar negeri sesuai ketentuan. Izin tersebut bukan untuk bekerja langsung pada usaha lokal di Indonesia.
Adapun pemegang ITAS Employment wajib menjalankan pekerjaan sesuai dengan dasar pemberian izin tinggalnya.
Keduanya dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pendeportasian dilaksanakan pada Selasa (10/11/2026).
Lima WNA Dideportasi, Dua Dipindahkan ke Rudenim
Penindakan terhadap TR dan IB bukan satu-satunya langkah pengawasan keimigrasian di Bali. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar juga mencatat penanganan terhadap tujuh WNA selama periode 5–8 November 2026.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, R. Haryo Sakti, menjelaskan lima WNA dikenakan tindakan deportasi, sedangkan dua lainnya dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar.
Salah satu WNA yang dideportasi adalah AJV (46), perempuan berkewarganegaraan Prancis. Ia dikenakan tindakan deportasi karena mengalami kelebihan masa tinggal atau overstay lebih dari 60 hari. Deportasi dilaksanakan pada 5 November 2026 pukul 19.45 WITA dengan tujuan Paris.
Penindakan serupa dilakukan terhadap AJAO (63), warga negara Australia, yang dideportasi pada 7 November 2026 pukul 01.00 WITA menuju Perth karena tidak membayar biaya beban overstay.
Selain pelanggaran izin tinggal, Imigrasi Denpasar juga menangani dua WNA yang diduga melakukan aktivitas sebagai pekerja seks komersial.
Keduanya adalah AS (29), perempuan berkewarganegaraan Rusia, dan JN (35), perempuan berkewarganegaraan Uganda.
AS dideportasi pada 6 November 2026 pukul 12.00 WITA dengan tujuan Moskow. Sementara JN diberangkatkan menuju Entebbe, Uganda, pada 7 November 2026 pukul 00.35 WITA.
Seorang warga negara Belgia berinisial LML (32) juga dideportasi pada 8 November 2026 pukul 00.35 WITA menuju Brussels. Menurut keterangan Imigrasi, tindakan tersebut dilakukan karena yang bersangkutan diduga melakukan aktivitas yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, dua WNA lainnya, yakni BDC (32) asal Nigeria dan CYA (31) asal Ghana, dipindahkan ke Rudenim Denpasar pada 6 November 2026 pukul 15.00 WITA setelah proses pemeriksaan administrasi dan kelengkapan dokumen.
Imigrasi Perketat Pengawasan WNA
Ramdhani menegaskan, jajaran keimigrasian di Bali tidak akan menoleransi pelanggaran aturan oleh warga negara asing. Pengawasan mencakup penyalahgunaan izin tinggal, kelebihan masa tinggal, hingga aktivitas pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
“Setiap aktivitas harus tetap sesuai dengan ketentuan hukum. Pengawasan ini penting untuk menjaga ketertiban serta melindungi kepentingan masyarakat,” tutup Ramdhani.
Rangkaian penindakan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan keimigrasian tidak hanya menyangkut kelengkapan dokumen masuk dan tinggal, tetapi juga kesesuaian aktivitas WNA dengan izin yang diberikan.
Pemerintah diharapkan terus memperkuat pengawasan secara profesional dan konsisten, sehingga Bali tetap menjadi destinasi internasional yang terbuka bagi wisatawan dan pekerja asing yang memenuhi ketentuan hukum Indonesia.[]
Prakiraan Cuaca
