JOMBANG – Potensi ekonomi pesantren di Indonesia dinilai belum sepenuhnya tergarap. Dari sekitar 42 ribu pesantren yang tercatat di Kementerian Agama, diperkirakan baru sekitar 6 ribu yang memiliki akta notaris pendirian koperasi. Bahkan, koperasi yang telah menjalankan usaha secara sehat dan berkelanjutan diperkirakan baru mencapai 2.000 hingga 3.000 unit.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah. Ia mendorong penguatan koperasi pesantren agar tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi internal, tetapi juga berkembang menjadi penggerak kemandirian ekonomi umat dan masyarakat sekitar.
Dorongan itu disampaikan Farida dalam kegiatan Literasi Keuangan bagi Pengurus Koperasi Pesantren se-Jawa Timur di Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif, Denanyar, Jombang, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution, serta Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif K.H. Abdussalam Shohib atau Gus Salam.
Farida menilai pesantren memiliki modal sosial dan kelembagaan yang kuat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi produktif. Jaringan santri, tenaga pendidik, pengelola, alumni, dan masyarakat sekitar dapat menjadi basis konsumen sekaligus sumber daya untuk mengembangkan berbagai unit usaha.
“Pesantren merupakan salah satu jaringan terkuat yang telah tumbuh sejak sebelum Indonesia merdeka hingga saat ini. Jaringan yang kuat ini tidak hanya memiliki peran dalam bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan, tetapi juga berpotensi menjadi kekuatan ekonomi yang mampu mendorong kemandirian pesantren dan masyarakat,” ujar Farida.
Menurutnya, potensi tersebut perlu dikelola melalui kelembagaan koperasi yang profesional. Dengan demikian, aktivitas ekonomi di lingkungan pesantren dapat terkonsolidasi, memiliki arah usaha yang jelas, serta memberikan manfaat bagi anggota.
Empat Prioritas Penguatan Koperasi Pesantren
Untuk mendorong koperasi pesantren berkembang secara berkelanjutan, Kementerian Koperasi menekankan empat aspek penguatan.
Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kemampuan manajemen pengurus. Kedua, pembenahan tata kelola kelembagaan agar operasional koperasi berjalan transparan dan akuntabel.
Ketiga, pengembangan usaha berdasarkan kebutuhan pasar. Keempat, perluasan akses pembiayaan bagi koperasi yang memiliki tata kelola sehat dan prospek usaha terukur.
Farida menegaskan, koperasi pesantren harus mampu membaca kebutuhan ekonomi di lingkungan sekitarnya. Pengurus perlu memahami rantai pasok, sumber barang, kebutuhan konsumen, hingga mekanisme distribusi agar usaha yang dijalankan memiliki pasar nyata.
“Kaitannya dengan tata kelola, misalnya, pengelola koperasi perlu mampu memetakan rantai pasok dan kebutuhan di lingkungan terdekat. Apa yang paling dibutuhkan, dari mana sumber pasokannya, serta bagaimana mendistribusikannya secara efisien. Dengan begitu, koperasi dapat menjalankan usaha berdasarkan kebutuhan pasar yang nyata,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kepercayaan anggota dan lembaga pembiayaan sangat bergantung pada kualitas pengelolaan keuangan. Koperasi yang memiliki pencatatan tertib, transparansi, serta pertanggungjawaban yang jelas akan memiliki fondasi lebih kuat untuk mengembangkan usaha.
Kementerian Koperasi, lanjut Farida, siap memberikan pendampingan mulai dari pembentukan koperasi, penyusunan akta notaris, hingga pemenuhan perizinan yang diperlukan.
“Kami di Kementerian Koperasi siap mendampingi pembentukan dan penataan kelembagaan koperasi pesantren. Harapannya, koperasi pesantren semakin kuat secara kelembagaan dan profesional dalam menjalankan kegiatan usahanya,” ungkapnya.
Koperasi Pesantren Berpeluang Masuk Rantai Pasok Pangan
Selain memperkuat ekonomi internal pesantren, koperasi pesantren juga didorong mengambil peran dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Menurut Farida, peluang usaha dapat dikembangkan dari hulu hingga hilir, mulai dari produksi pertanian, pengolahan hasil pangan, pemasaran, hingga distribusi. Melalui koperasi, potensi tersebut dapat dihimpun dan dikelola secara bersama sehingga memberikan nilai tambah bagi anggota dan masyarakat.
“Potensinya sangat besar. Apalagi saat ini negara sedang memperkuat ketahanan pangan. Pesantren bisa menjadi salah satu pilar terkuat di sektor ini jika dikelola dengan baik,” katanya.
Pengembangan tersebut membuka peluang bagi pesantren untuk bertransformasi dari sekadar konsumen produk pangan menjadi pelaku ekonomi yang ikut terlibat dalam rantai produksi dan distribusi.
Namun, realisasi peluang tersebut membutuhkan perencanaan bisnis, kapasitas pengelola, akses pasar, dan dukungan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing koperasi.
Kolaborasi Pemerintah dan LPS Perkuat Tata Kelola
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa koperasi pesantren memiliki peran dalam membangun fondasi ekonomi bangsa yang mandiri dan berkeadilan.
Menurut Muhaimin, prinsip kepemilikan bersama dan pengelolaan kelembagaan yang jelas menjadi landasan penting bagi keberlanjutan koperasi. Dengan prinsip tersebut, koperasi diharapkan mampu berkembang lintas generasi dan menjadi model pemberdayaan ekonomi berbasis kebersamaan.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution menyoroti pentingnya literasi keuangan seiring meningkatnya skala usaha koperasi pesantren.
“Semakin besar skala usaha koperasi, semakin besar pula tanggung jawab pengelola dalam memastikan pengelolaan keuangan berjalan secara sehat dan akuntabel,” ujarnya.
Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif, K.H. Abdussalam Shohib atau Gus Salam, menyambut baik dukungan pemerintah dan berbagai pihak dalam memperkuat koperasi pesantren.
Ia berharap pendampingan dan pemantauan dapat dilakukan secara berkelanjutan agar koperasi tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi juga mampu menjalankan kegiatan usaha yang memberikan manfaat nyata.
Penguatan koperasi pesantren pada akhirnya tidak cukup diukur dari jumlah badan usaha yang berdiri. Kemampuan mengelola usaha, menjaga kepercayaan anggota, memperluas pasar, serta memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan menjadi ukuran penting keberhasilannya.
Dengan dukungan pemerintah, LPS, dan jaringan pesantren, koperasi diharapkan berkembang menjadi salah satu fondasi ekonomi kerakyatan yang memperkuat kemandirian umat sekaligus membuka peluang kesejahteraan masyarakat.[]
Prakiraan Cuaca
