JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan atau ijazah yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Permintaan tersebut disampaikan Gibran saat bertemu Presiden Prabowo pada Selasa, 10 November 2026 pagi.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, mengungkapkan bahwa pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam.
“Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka dalam pertemuan tersebut juga memohon diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui Pengadilan Tata Usaha Negara,” ujar Prasetyo kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 10 November 2026.
Selain itu, Prasetyo menyebut Gibran juga menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Namun, dalam pembicaraan tersebut, Prabowo memberikan sejumlah masukan kepada Gibran.
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” terang Prasetyo.
Lebih lanjut, Prasetyo juga meluruskan informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri.
Prasetyo menegaskan bahwa Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut, bahkan Presiden justru memberikan sejumlah saran dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu.
“Di dalam diskusi itu Bapak Presiden menyampaikan saran-saran,” sambungnya.
Saat ditanya lebih lanjut mengenai respons Presiden Prabowo mengenai pembuktian dokumen yang akan dilakukan oleh Gibran, Prasetyo menyebut Istana menghormati setiap prosesnya.
“Kan itu proses hukum ya, untuk selanjutnya kita tentunya menghormati dan dipersilakan kalau memang memohon kesempatan untuk dapat membuktikan melalui PTUN,” pungkasnya.
Permintaan Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen melalui PTUN muncul di tengah polemik persyaratan pendidikan yang berkaitan dengan pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024.
Langkah hukum tersebut diharapkan menjadi ruang bagi Gibran untuk menguji persoalan dokumen yang dipermasalahkan.(*)
Prakiraan Cuaca
