BANDA ACEH — Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, ST, menegaskan pentingnya menempatkan pembangunan infrastruktur dasar sebagai fokus utama dalam penganggaran daerah. Hal tersebut disampaikannya usai menerima Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (R-APBK) Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas bersama pihak eksekutif.
Penyerahan rancangan anggaran tersebut dilakukan secara langsung oleh Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, kepada Ketua DPRK Irwansyah yang didampingi Wakil Ketua I Daniel A. Wahab dan Wakil Ketua II Dr. Musryadi Aswad dalam sidang paripurna di Gedung DPRK Banda Aceh, Senin (9/11/2026).
“R-APBK tahun 2027 ini akan segera kita bahas antara DPRK dengan OPD terkait. Saya meminta infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, dan fasilitas publik lainnya mendapat perhatian dalam anggaran nanti,” ujar politikus PKS tersebut, sebagaimana termuat dalam artikel SEANTERONEWS.com.
Fokus pada Infrastruktur, Lapangan Kerja, dan Pendidikan
Dalam arahannya, politikus yang telah tiga periode menjadi wakil rakyat ini merinci beberapa poin penting yang harus dikawal secara ketat oleh legislatif dan eksekutif, di antaranya:
Infrastruktur Perkotaan: Kelanjutan perbaikan jalan kota hingga permukiman, pembangunan serta pemeliharaan drainase untuk mengatasi genangan, penataan fasilitas pejalan kaki (pedestrian), hingga sistem pengelolaan sampah.
Peluang Kerja dan Keterampilan: Peningkatan keterampilan warga melalui program Banda Aceh Academy yang dijadwalkan meluncur tahun depan guna menekan pengangguran.
Bantuan Sosial dan Pendidikan: Penyaluran beasiswa tepat sasaran sebagai bagian dari realisasi janji politik kepala daerah bagi warga kurang mampu.
Irwansyah juga mengapresiasi berbagai capaian pembangunan yang telah direalisasikan oleh Pemko Banda Aceh sebelumnya, seperti normalisasi drainase, penataan ruang terbuka hijau (RTH), serta pembenahan taman kota agar status Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi semakin bersih, tertata, dan berdaya saing.
Proyeksi Keuangan R-APBK Banda Aceh 2027
Berdasarkan rancangan yang diajukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, total rencana belanja daerah ditetapkan sebesar Rp1,366 triliun, dengan rincian:
Belanja Modal: Rp100 miliar
Belanja Tidak Terduga: Rp1 miliar
Belanja Transfer: Rp92 miliar
Sementara itu, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipatok sebesar Rp450 miliar, yang utamanya disumbangkan oleh sektor pajak daerah sebesar Rp217 miliar, retribusi daerah Rp27,5 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp12 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp192 miliar.
Ke depan, pihak DPRK memastikan akan terus menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan secara ketat guna mengawal visi-misi wali kota agar setiap program yang berjalan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kota Banda Aceh.
Prakiraan Cuaca
