JAKARTA – Gejolak di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali meletup ke ruang publik. Ketegangan struktural di partai berlambang Ka’bah tersebut kian meruncing setelah sejumlah alim ulama, sesepuh, dan jajaran pimpinan wilayah secara terbuka menuntut Muhamad Mardiono melepaskan kursi Ketua Umum DPP PPP.
Gelombang penolakan ini dipicu oleh keputusan Mardiono yang memberhentikan Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) dari posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) serta mencopot Agus Suparmanto dari kursi Wakil Ketua Umum (Waketum).
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Maluku, Abdul Aziz, menegaskan bahwa kepemimpinan Mardiono telah menuai kekecewaan luas di kalangan kader akar rumput dan para kiai. Sebagai ekspresi keprihatinan mendalam, majelis ulama menggelar doa bersama dan istigasah di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, pada Rabu (28/10/2026) malam.
“Istigasah di kantor pusat DPP digelar langsung oleh para ulama hanya berselang sehari setelah kubu Mardiono memutuskan pemberhentian Gus Yasin dan Pak Agus,” terang Abdul Aziz kepada wartawan, Senin (2/11/2026).
Desak Evaluasi Legitimasi SK Kementerian Hukum
Menyikapi eskalasi perpecahan tersebut, Abdul Aziz bersama pimpinan DPW dari berbagai provinsi mendesak pemerintah melalui Kementerian Hukum (Kemenkum) untuk mengevaluasi kembali Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPP PPP periode 2025–2030 yang diterbitkan pada 2025 lalu.
Kubu pengurus daerah menuntut agar legitimasi kepengurusan yang menempatkan Mardiono sebagai pucuk pimpinan ditinjau ulang demi menyelamatkan marwah organisasi dan mengakomodasi aspirasi kultural ulama, para habaib, serta basis konstituen partai.
“Kami meminta SK Menkum segera direvisi dan dilakukan pembenahan struktur menyeluruh tanpa keberadaan Mardiono cs. Sikap politik elite semacam ini berisiko mencederai demokrasi internal partai maupun kehidupan politik nasional,” tegas Aziz.
Pencopotan Daring Lewat Rakornas III
Sengkarut kepemimpinan ini berpangkal dari forum Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III PPP Tahun 2026 yang digelar secara virtual di bawah pimpinan Mardiono pada Selasa (27/10/2026). Pada pengujung agenda tersebut, forum mendadak membacakan penetapan restrukturisasi kilat.
Dalam risalah amar rapat disebutkan: “Rakornas III memutuskan untuk memberhentikan dan melakukan restrukturisasi kepengurusan saudara Agus Suparmanto dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Umum dan Taj Yasin sebagai Sekretaris Jenderal DPP PPP masa bakti 2025–2030.”
Keputusan mendadak tersebut langsung memicu resistensi keras. Pemecatan terhadap figur representasi kultur pesantren seperti Gus Yasin dinilai tidak melalui mekanisme permusyawaratan yang berkeadaban.
Kini, pertarungan legitimasi di internal partai Islam tertua tersebut kembali berada di ujung tanduk, di mana konsolidasi arus bawah terus mendesak adanya pergantian kepemimpinan demi memulihkan keutuhan tatanan partai.[]
