JAKARTA – Menginjak usia dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, berbagai evaluasi mulai bermunculan dari kalangan pengamat. Salah satu sorotan paling tajam diarahkan pada kualitas dan kinerja menteri Prabowo di jajaran kabinet.
Pengamat politik sekaligus Founder lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, melontarkan kritik menohok terkait mentalitas sejumlah pejabat negara. Pria yang akrab disapa Hensa ini menilai, krisis kepemimpinan justru muncul ketika ada menteri yang secara sadar mengetahui dirinya tidak memiliki kapasitas di bidang tugasnya, namun bersikeras mempertahankan kursi jabatannya.
Dalam keterangannya pada Selasa (20/10/2026), Hensa menggunakan istilah satire untuk menggambarkan fenomena tersebut.
“Kalau publik bertanya apakah susunan menterinya bagus-bagus? Dari kacamata saya, justru banyak ‘menteri gila’ di sana. Definisi menteri gila di sini adalah mereka yang sudah merasa kewalahan dan tidak mampu menangani sektornya, tetapi menolak untuk mengundurkan diri,” ungkap Hensa dengan nada kritis.
Berlindung di Balik Dalih Agama
Lebih jauh, Hensa menyoroti fenomena psikologis para pejabat yang kerap menggunakan narasi agama sebagai tameng atas ketidakmampuan mereka. Ia menyindir keras sikap sejumlah menteri yang sering menyatakan ke hadapan publik bahwa jabatan adalah titipan Tuhan, namun pada praktiknya enggan melepaskan kekuasaan tersebut.
“Sudah jelas tidak mampu, tapi tidak mau mundur. Hebatnya, masih bisa-bisanya berpidato, ‘jabatan ini hanya titipan Allah, kapan saja saya siap diambil’. Tapi realitasnya, dia tidak mundur-mundur juga. Kan sikap seperti ini malah menyusahkan malaikat,” seloroh Hensa yang disambut tawa sinis, namun sarat akan makna akuntabilitas publik.
Menunggu Reshuffle dan Tersendatnya Masalah Negara
Menurut analisis Hensa, para menteri yang berkinerja buruk ini cenderung bermain aman. Alih-alih mengambil langkah ksatria dengan meletakkan jabatan secara sukarela, mereka lebih memilih status quo sembari menunggu hak prerogatif Presiden Prabowo untuk melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.
Sikap enggan melepaskan jabatan di tengah ketidakmampuan ini, lanjut Hensa, bukanlah masalah sepele. Dampak sistemiknya sangat merugikan jalannya roda pemerintahan. Kondisi ini memperlihatkan adanya kebuntuan komunikasi manajerial di internal birokrasi.
“Imbasnya sangat fatal. Akhirnya, begitu banyak problem fundamental di negeri ini yang terus berlarut-larut tanpa solusi, hanya gara-gara komunikasi dan eksekusi kebijakannya tidak pernah selesai dilaksanakan oleh menteri yang bersangkutan,” pungkas Hensa.
Kritik pedas dari kalangan pengamat ini menjadi alarm penting bagi Istana. Publik kini menanti langkah tegas Presiden Prabowo Subianto dalam mengevaluasi kabinetnya, guna memastikan bahwa setiap kementerian dipimpin oleh sosok yang tidak hanya loyal, tetapi juga memiliki rekam jejak kompetensi yang mumpuni.[]
