LHOKSEUMAWE – Keberhasilan tim gabungan Mabes Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Bea Cukai dalam menggerebek laboratorium pengolahan narkotika dengan barang bukti 1,2 ton sabu di Kabupaten Pidie, Aceh, mencatatkan prestasi gemilang. Namun, di balik selebrasi penegakan hukum tersebut, mencuat sejumlah diskursus kritis dari kacamata tata kelola pemerintahan dan komunikasi publik.
Akademisi sekaligus Mahasiswa Magister Administrasi Publik, Sofyan, S.Sos., memberikan catatan khusus terkait peristiwa ini. Meskipun memberikan apresiasi tinggi kepada aparat penegak hukum, Sofyan menilai pengungkapan pabrik sabu di Pidie menyisakan sejumlah anomali yang patut dikritisi oleh publik secara objektif.
Misteri Fasilitas Raksasa di Tengah Permukiman
Sorotan pertama mengarah pada lokasi penggerebekan di Gampong Beureueh II, Kecamatan Mutiara Timur. Menjadi sebuah tanda tanya besar bagaimana fasilitas produksi narkotika berskala industri dapat beroperasi dengan leluasa di kawasan permukiman penduduk.
“Bagaimana aktivitas masif ini, pergerakan bahan baku, hingga dugaan keterlibatan Warga Negara Asing (WNA) bisa luput dari radar pengawasan teritorial dalam waktu yang lama? Ini tentu patut menjadi atensi serius dalam penyidikan,” ungkap Sofyan di Lhokseumawe, Sabtu (24/10/2026).
Meskipun tidak ada indikasi keterlibatan warga sipil setempat, kelengahan sistem deteksi dini di level akar rumput menurutnya harus dievaluasi secara menyeluruh.
Orkestrasi Media dan Tarikan Kepentingan Elite
Hal kedua yang memantik analisis kritis adalah beredarnya video dokumentasi penggerebekan yang tampak sangat teratur dan sinematik di media sosial. Dari perspektif komunikasi politik, visualisasi operasi yang dikemas rapi ini memunculkan hipotesis mengenai adanya strategi pembentukan opini publik.
Sofyan mengaitkan fenomena ini dengan momentum transisi kepemimpinan di tubuh Polri saat ini. Menurutnya, hal yang wajar apabila publik bersikap skeptis dan mempertanyakan apakah masifnya publikasi ini murni bagian dari transparansi penegakan hukum, atau sekaligus menjadi panggung unjuk gigi (show of force) guna memperkuat citra ketegasan institusi di era kepemimpinan yang baru.
“Kemungkinan adanya penggiringan opini elite ini adalah hipotesis yang sangat layak untuk dikaji. Untuk menjawabnya, kita perlu menelusuri secara jernih kronologi operasi, siapa yang pertama kali menyebarkan video tersebut, hingga bagaimana pengaturan akses media di lokasi kejadian,” jelasnya.
Kejar Aktor Intelektual, Jangan Terlena Barang Bukti
Lebih jauh, Sofyan mengingatkan aparat agar tidak cepat berpuas diri hanya dengan penyitaan 1,2 ton sabu. Publik menanti pembuktian yang lebih mendalam terkait siapa aktor intelektual (mastermind) di balik kartel raksasa ini.
Penyidikan dituntut mampu membongkar hulu hingga hilir kejahatan ini mulai dari pelacakan sumber pendanaan, pemasok bahan kimia, jalur distribusi, hingga kemungkinan adanya backing dari pihak-pihak yang memiliki lingkaran kekuasaan.
“Keberhasilan hukum tidak diukur dari seberapa besar tumpukan barang bukti atau seberapa luas pemberitaan di media. Parameter utamanya adalah sejauh mana aparat berani mengidentifikasi dan menyeret pihak pengendali operasi ini ke meja hijau, tanpa pandang bulu,” tegas Sofyan.
Di akhir analisisnya, Sofyan menegaskan bahwa sikap kritis publik di alam demokrasi adalah bentuk pengawasan (checks and balances) yang sah, selama tetap menghormati kerahasiaan penyidikan dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Pabrik sabu di Pidie telah runtuh, kini publik menunggu keberanian negara menelanjangi sindikat di baliknya.[]
