JAKARTA – Kalangan santri dan pondok pesantren memikul tanggung jawab peradaban yang melampaui pelestarian khazanah keagamaan di balik dinding asrama. Kaum sarungan didorong untuk mengambil peran aktif sebagai kekuatan moral yang mengawal arah kebijakan negara, termasuk menyampaikan koreksi dan kritik konstruktif kepada pemerintah demi kemaslahatan rakyat luas.
Seruan kebangsaan tersebut ditegaskan oleh Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Marsudi Syuhud, dalam acara Istighotsah Kebangsaan Hari Santri Nasional 2026 di Pondok Pesantren Asshiddiqiyah, Kedoya, Jakarta Barat, sebagaimana dirilis secara resmi di Jakarta, Sabtu (24/10/2026).
Peringatan yang mengusung tema “Bersatu dalam Doa, Bersinergi Menjaga Negeri” tersebut merupakan inisiatif kolaboratif antara Kementerian Agama (Kemenag) RI dan Komisi Pesantren MUI. Forum akbar ini turut dihadiri Menteri Agama KH Nasaruddin Umar, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, serta sejumlah tokoh ormas Islam.
Dalam tausiyahnya, Kiai Marsudi mengapresiasi akselerasi program pembangunan yang digulirkan oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia mendoakan agar kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat dapat terus dipertahankan dan dilanjutkan.
Kendati demikian, Kiai Marsudi mengingatkan bahwa jalannya pembangunan nasional tetap menuntut fungsi pengawasan sosial (social control). Santri dan masyarakat diimbau tidak bersikap permisif terhadap kekurangan kebijakan yang belum tepat sasaran.
“Program-program yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tentu patut kita syukuri dan dukung kelanjutannya. Namun, terhadap hal-hal yang dinilai masih kurang atau belum pas, mari bersama-sama kita sampaikan. Kita sampaikan kritik-kritik tersebut secara bijak, bukan kritik yang merusak, melainkan ikhtiar tulus untuk menyempurnakan pembangunan,” terang Kiai Marsudi.
Tiga Pilar Wasiat Hadratussyekh Hasyim Asy’ari
Kiai Marsudi menggarisbawahi bahwa keterlibatan santri dalam mengoreksi kekuasaan berakar dari nilai patriotisme Islam, yakni hubbul wathan minal iman (mencintai tanah air adalah bagian dari keimanan) serta wad-difafu ‘anil wathoni fardhu ‘ain (membela kedaulatan negara merupakan kewajiban individual).
Ia mengingatkan kembali wasiat luhur pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari, mengenai tiga pilar pengabdian santri:
Menjaga Agama: Merawat kemurnian syariat dan nilai-nilai akhlak mulia.
Menjaga Guru dan Sanad Keilmuan: Mempertahankan keaslian transmisi ilmu dan tradisi intelektual pesantren.
Menjaga Negara dan Bangsa: Menjaga persatuan teritorial, mengawal konstitusi, serta memastikan pembangunan berpihak pada keadilan sosial.
“Membangun bangsa adalah suatu keharusan peradaban, baik pembangunan fisik infrastruktur maupun pemenuhan kemaslahatan warganya, sebagaimana peran pesantren membina budi pekerti dan MUI bertindak sebagai perekat keutuhan bangsa,” tambahnya.
Peluncuran ‘Program Pesantren Aman’
Momentum peringatan Hari Santri 2026 ini turut dimanfaatkan untuk meluncurkan gerakan perlindungan santri bertajuk Program Pesantren Aman (Himayatuth Thullab bil Ma’ahid al-Islamiyyah).
Peresmian dilakukan secara simbolis melalui tabuh rebana hadrah oleh Ketua Panitia yang juga Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Pesantren, KH Choirul Sholeh Rasyid, bersama jajaran menteri dan tokoh yang hadir.
Inisiatif ini dirancang guna memastikan lingkungan pondok pesantren di seluruh tanah air bebas dari segala bentuk kekerasan fisik maupun perundungan, sekaligus menghadirkan ruang belajar asrama yang aman, sehat, dan bermartabat dalam mencetak generasi emas masa depan.[]
