BALI – Pemerintah menegaskan bahwa kepatuhan administratif terhadap regulasi perlindungan alam sudah tidak lagi memadai di tengah krisis ekosistem saat ini. Sektor industri bersama seluruh lapisan masyarakat kini dituntut beralih ke tindakan pemulihan aktif (restorative action) melalui sebuah seruan besar bertajuk Gerakan Tobat Ekologis Nasional.
Gagasan transformasi tersebut dikemukakan oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Moh Jumhur Hidayat, pada forum penganugerahan Environmental and Social Innovation Award (ENSIA) 2026 di Bali, Kamis (10/9/2026). Agenda tahunan ini turut dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, Wakil Menko Pangan Hanif Faisol Nurofiq, serta Gubernur Bali I Wayan Koster.
Dalam forum tersebut, Jumhur menggarisbawahi bahwa inisiatif korporasi tidak boleh mandek pada batas kepatuhan standar (beyond compliance), melainkan harus melangkah konkret menambal jejak degradasi yang telanjur terjadi.
Ketegasan Hukum sebagai Benteng Terakhir
Pemerintah, lanjut Jumhur, menempatkan penegakan hukum sebagai instrumen pamungkas manakala seruan moral maupun norma agama tidak lagi diindahkan. Disiplin ekologis dibangun lewat pendekatan bertingkat, mulai dari pembentukan etika personal hingga penindakan tegas bagi pelaku usaha yang membandel.
“Dalam menumbuhkan komitmen terhadap etika lingkungan hidup, tahapan persuasif moral dan nilai religi dikedepankan terlebih dahulu. Namun, jika kedua pendekatan tersebut diabaikan, hukum positif negara yang akan turun tangan memaksa,” tegasnya.
Meski begitu, Jumhur menegaskan bahwa pembenahan perilaku lingkungan bukanlah beban dunia usaha semata. Publik juga diingatkan untuk menghentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan—kebiasaan yang telah meracuni rantai makanan hayati laut hingga mencemari ikan dengan mikroplastik.
Kewajiban Produsen dan Penanganan Sampah Plastik
Guna memutus rantai limbah anorganik, Kementerian Lingkungan Hidup tengah mengonsolidasikan penerapan skema Tanggung Jawab Produsen yang Diperluas (Extended Producer Responsibility/EPR). Instrumen ini membebankan tanggung jawab pengelolaan siklus pascakonsumsi atas produk-produk sulit terurai kepada entitas manufaktur terkait.
Ia menyoroti skala produksi massal produk konsumsi harian, semisal raksasa mi instan yang mencetak puluhan miliar bungkus plastik per tahun. Melalui mekanisme EPR, korporasi diwajibkan menyisihkan porsi kapital untuk mendanai sistem pengelolaan limbah agar saldo residu plastik di alam mencapai angka nol (zero plastic leakage).
“Skema ini tidak bermaksud mematikan rantai industri, melainkan menyalurkan kontribusi dana dari korporasi untuk menggerakkan roda ekonomi baru, membuka lapangan kerja hijau (green jobs), dan membiayai proyek restorasi tanah air,” papar Jumhur.
Peluang Finansial di Sektor Karbon dan Mangrove
Selain perbaikan limbah, agenda restorasi ekosistem dinilai menyimpan potensi valuasi ekonomi yang sangat besar melalui pasar perdagangan karbon. Indonesia saat ini membentang 12,3 juta hektare lahan kritis serta 3,45 juta hektare ekosistem bakau—dengan sekitar 800.000 hektare di antaranya butuh rehabilitasi mendesak.
Jumhur menepis anggapan bahwa konservasi bakau merugikan secara bisnis. Menurutnya, pembiayaan restorasi mangrove mampu melipatgandakan nilai investasi hingga berkali-kali lipat dalam rentang tiga tahun pascapenanaman, sekaligus memperkuat resiliensi pesisir dan menyerap tenaga kerja lokal.
Dalam mengawal keandalan sistem pengukuran emisi, kementerian telah menggandeng PT Sucofindo guna menjamin validitas sertifikasi dan penghitungan kredit karbon secara akuntabel.
Mengakhiri pidatonya, Jumhur menekankan bahwa kesadaran menjaga alam merupakan tolok ukur martabat suatu bangsa. Mengutip jargon etika lingkungan, ia mengajak para pemimpin korporasi merefleksikan kembali komitmen dasar mereka dalam menjaga kelestarian bumi pertiwi.[]
