JAKARTA – Mekanisme distribusi jaring pengaman sosial nasional bersiap mengalami perombakan besar. Pemerintah merancang transisi penuh sistem bantuan sosial (bansos) ke format digital tanpa peredaran uang tunai (cashless), yang ditargetkan menjangkau sedikitnya 50 juta kelompok masyarakat paling rentan di seluruh Indonesia.
Pembaruan tata kelola ini disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut Binsar Pandjaitan, dalam peluncuran Gerakan Nasional Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di Kantor DEN, Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Luhut menegaskan, penetapan sasaran penerima tidak lagi menggunakan data sektoral yang tersebar, melainkan merujuk sepenuhnya pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta. 50 juta itu sudah pasti akan diberikan,” tegas Luhut.
Cegah Kebocoran dan Penyalahgunaan untuk Judi Daring
Perubahan paling mendasar dalam model baru ini terletak pada penghapusan skema transfer tunai langsung (cash transfer). Dana bantuan tidak dapat ditarik secara bebas, melainkan dialirkan melalui instrumen berbasis kupon digital atau pembatasan transaksi terprogram (closed-loop payment).
Melalui formulasi tersebut, saldo hanya dapat dibelanjakan untuk komoditas esensial penerima manfaat, seperti pasokan beras pangan, pembayaran listrik rumah tangga, hingga akses bahan bakar. Pengetatan ini sengaja dirancang demi mencegah dana stimulan masyarakat miskin disalahgunakan untuk aktivitas destruktif, khususnya transaksi judi daring (online).
Menurut Luhut, jejak digital yang dihasilkan dari setiap transaksi nontunai menjadi benteng utama dalam mempersempit ruang korupsi serta manipulasi distribusi di lapangan. Seluruh aliran dana bansos ke depan wajib memiliki dasar transaksi yang dapat dilacak secara terperinci.
Uji Coba Meluas ke Ratusan Daerah
Kesiapan arsitektur digital perlinsos ini telah melewati masa penggodokan selama setahun terakhir. Menyusul kesuksesan proyek percontohan (piloting) di Kabupaten Banyuwangi, integrasi program kini tengah diperluas ke sekitar 215 kabupaten/kota.
Guna mempercepat proses pendataan dan pendampingan di akar rumput, pemerintah turut menggandeng personel TNI, Polri, serta elemen masyarakat sipil sebagai agen perlindungan sosial lapangan.
Mengenai besaran sasaran awal 50 juta warga, Luhut memaparkan angka tersebut masih bersifat dinamis dan akan terus dikalibrasi mengikuti pembaruan fakta riil DTSEN. Langkah ini selaras dengan arahan Presiden agar program perlindungan sosial berakar kuat pada data faktual.
Selain mendongkrak ketepatan target masyarakat penerima, digitalisasi menyeluruh pada sistem pemerintahan digadang-gadang memberi dampak fiskal signifikan. Berdasarkan estimasi DEN, potensi efisiensi belanja negara dari optimalisasi ekosistem digital lintas program berpeluang menghemat anggaran hingga Rp1.200 triliun.[]
