Oleh: Nazya
GARIS pantai di berbagai penjuru kepulauan Nusantara kini tengah menghadapi ancaman laten yang tak kasat mata namun berdaya rusak luar biasa: perubahan iklim dan abrasi. Di tengah kepungan krisis ekologis global tersebut, sebuah langkah bernilai filosofis dan taktis baru saja ditorehkan di pesisir Pasi Aron, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, pada Selasa (8/9/2026).
Sebanyak 2.000 bibit mangrove ditancapkan ke dalam lumpur pesisir. Di atas kertas, ini mungkin terlihat seperti bagian dari rangkaian perayaan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI). Namun, jika dibedah lebih dalam, peristiwa ini adalah manifestasi nyata dari pergeseran paradigma pertahanan negara di era modern.
Saat ini, membela negara tidak lagi melulu bermakna mengangkat senjata menghadapi musuh dari luar. Merawat ekosistem pesisir dan menyelamatkan ruang hidup masyarakat dari ancaman tenggelamnya daratan adalah bentuk patriotisme baru yang sangat relevan.
Mangrove Sebagai Investasi Ekologis dan Sosial
Pemilihan mangrove sebagai medium pelestarian bukanlah tanpa alasan saintifik. Mangrove adalah sabuk pelindung alami (green belt) yang paling tangguh. Akar-akarnya yang saling mengait berfungsi sebagai pemecah ombak raksasa, menahan laju intrusi air laut, sekaligus mencegah tergerusnya daratan akibat abrasi.
Lebih dari itu, keberadaan 2.000 pohon mangrove di Pasi Aron kelak akan menjadi “bank” bagi berbagai biota laut. Rantai makanan akan kembali pulih, udang dan kepiting akan menemukan rumah persembunyiannya, yang pada gilirannya akan mendongkrak denyut nadi perekonomian para nelayan setempat.
Oleh karena itu, inisiatif lingkungan yang dipelopori oleh Kodim 0102/Pidie ini merupakan sebuah investasi ekologis jangka panjang. Alam yang terjaga akan menghasilkan stabilitas sosial, dan stabilitas sosial adalah fondasi utama dari keamanan sebuah wilayah.
Menanggalkan Ego Sektoral demi Ibu Bumi
Satu hal yang paling menarik dari aksi pelestarian di Pidie Jaya ini adalah potret nyata runtuhnya ego sektoral antar-institusi. Kita jarang melihat sebuah konsensus lapangan yang begitu utuh.
Hadirnya representasi dari kepolisian melalui jajaran Polres Pidie Jaya dan Polsek Jangka Buya, dukungan penuh dari eksekutif (Bupati dan Camat) serta legislatif (DPRK), pendampingan hukum dari Kejaksaan Negeri, hingga keterlibatan tokoh agama, pemuka adat, dan warga desa setempat, menunjukkan sebuah orkestrasi tata kelola (collaborative governance) yang apik.
Ketika aparat berseragam, birokrat berdasi, dan nelayan berbalut peluh melebur dalam satu visi di atas lumpur pesisir, pesan yang tersirat sangat kuat: kelestarian alam bukanlah tanggung jawab satu instansi semata, melainkan beban moral kolektif. Sinergitas ini mendobrak sekat-sekat birokrasi, membuktikan bahwa aparat negara hadir bukan hanya sebagai penjaga keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), tetapi juga sebagai perawat kehidupan.
Tantangan Pasca-Seremoni
Tentu saja, menanam adalah perkara yang jauh lebih mudah dibandingkan merawat. Puncak keberhasilan dari aksi pada Selasa pagi yang berlangsung kondusif tersebut tidak diukur dari seberapa banyak bibit yang masuk ke dalam tanah, melainkan seberapa banyak pohon yang berhasil hidup, mengakar kuat, dan berdaun lebat dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan.
Kesadaran warga Jangka Buya harus terus dipupuk agar mangrove yang ditanam tidak dirusak atau ditebang untuk kepentingan sesaat. Edukasi tentang bahaya krisis iklim harus menjadi diskursus sehari-hari di balai-balai desa.
Langkah taktis di pesisir Pasi Aron, Pidie Jaya, patut diapresiasi dan direplikasi oleh daerah pesisir lainnya di Indonesia. Melalui rimbunnya mangrove yang kelak tumbuh, kita menitipkan masa depan pesisir yang lebih aman, sejahtera, dan lestari bagi generasi yang akan datang.[]
