SEANTERONEWS.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mengintensifkan upaya untuk membangun ekosistem dunia kerja yang lebih inklusif. Melalui penguatan pelatihan vokasi dan perluasan kemitraan dengan sektor industri, pemerintah bertekad memastikan para penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang setara untuk berkontribusi dalam pasar kerja formal.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan hal tersebut saat meninjau langsung Balai Perluasan Kesempatan Kerja (BPKK) di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (5/8/2026). Saat ini, BPKK Kendari tengah membina 40 peserta penyandang disabilitas yang sedang mengikuti pelatihan intensif untuk diserap ke sektor industri ringan.
Menaker Yassierli menekankan bahwa kunci keberhasilan penempatan tenaga kerja disabilitas terletak pada relevansi kompetensi. Menurutnya, pelatihan yang diberikan tidak boleh sekadar bersifat umum, tetapi harus dirancang berdasarkan kebutuhan nyata industri saat ini.
“Isu yang paling krusial adalah memastikan rekan-rekan disabilitas mendapatkan pembekalan yang benar-benar dicari oleh dunia usaha. Kami ingin mereka bukan hanya terlatih, tetapi memiliki kompetensi yang kompetitif untuk masuk ke pasar kerja formal,” ujar Menaker Yassierli.
Sebagai langkah nyata untuk memperluas penyerapan tenaga kerja, BPKK Kendari dijadwalkan akan menggelar forum strategis di Makassar. Acara tersebut akan mempertemukan para penyandang disabilitas dengan 50 perusahaan yang telah berkomitmen untuk membuka lowongan kerja inklusif. Forum ini diharapkan mampu memutus hambatan komunikasi antara pencari kerja disabilitas dan dunia usaha, sekaligus membuktikan bahwa tenaga kerja disabilitas memiliki produktivitas yang setara.
Menaker juga memberikan arahan khusus kepada seluruh Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) serta BPKK di seluruh daerah agar lebih proaktif. Ia berharap balai-balai tersebut bertransformasi menjadi motor penggerak kolaborasi yang menghubungkan pemerintah daerah, sektor swasta, dan kelompok masyarakat rentan.
Keberhasilan sebuah program pelatihan, menurut Menaker, tidak lagi bisa diukur hanya dari jumlah peserta yang lulus. “Keberhasilan balai saat ini diukur dari seberapa banyak tenaga kerja yang terserap dan seberapa nyata solusi yang kita hadirkan bagi kelompok yang membutuhkan perhatian lebih,” tegas Yassierli.
Dengan memperkuat kolaborasi, pemerintah berharap semakin banyak penyandang disabilitas yang dapat bekerja secara layak, mandiri, dan produktif. Inisiatif ini merupakan bagian dari visi besar Kemnaker dalam memastikan pembangunan ekonomi nasional tidak meninggalkan kelompok mana pun, serta mewujudkan dunia kerja yang menghargai keberagaman sebagai kekuatan bangsa.[]
