JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia memperkuat komitmennya dalam mendongkrak kualitas sumber daya manusia (SDM) perempuan di tanah air. Upaya strategis ini diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) kemitraan bersama Dewan Pimpinan Pusat Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (DPP FPPI) di Jakarta pada Kamis (2/7/2026).
Prosesi penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan secara langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, bersama Ketua Umum DPP FPPI, Marlinda Irwanti. Sinergi ini dirancang untuk mempermudah akses pelatihan kerja, mengasah kompetensi teknis, serta memperluas peluang penyerapan tenaga kerja perempuan di berbagai pelosok daerah.
Dalam arahannya, Cris Kuntadi menegaskan kesiapan kementeriannya untuk mendukung penuh akselerasi kapasitas keterampilan masyarakat. Kemnaker membuka lebar pintu pemanfaatan seluruh infrastruktur pelatihan kerja milik pemerintah yang tersebar di tingkat pusat maupun daerah.
Masyarakat luas, khususnya kaum perempuan, diimbau untuk mengoptimalkan jaringan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) serta Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai sarana untuk memperkuat daya saing di pasar kerja.
“Kolaborasi yang kita bangun hari ini harus melahirkan kemanfaatan konkret bagi publik, terutama dalam memfasilitasi keterbukaan akses terhadap program pelatihan terstruktur dan ketersediaan lapangan kerja,” urai Cris.
Integrasi Layanan Lewat Platform SIAPkerja
Sejalan dengan transformasi digital layanan publik, Kemnaker kini mengintegrasikan berbagai program ketenagakerjaan ke dalam ekosistem digital SIAPkerja. Melalui portal digital terpadu tersebut, masyarakat umum maupun kader FPPI dapat secara leluasa mengakses berbagai layanan secara daring, mulai dari:
Informasi program pelatihan vokasi berbasis kompetensi.
Peta lowongan pekerjaan terverifikasi di berbagai sektor industri.
Pendaftaran program pemagangan kerja nasional maupun internasional.
Pendampingan program pengembangan wirausaha mandiri.
Layanan pengurusan sertifikasi keahlian profesi resmi.
Cris berharap kemitraan ini tidak sekadar berhenti pada seremonial penandatanganan dokumen semata, melainkan segera ditindaklanjuti dengan program kerja nyata di lapangan. Ia mendorong jajaran pengurus FPPI di tingkat provinsi, kabupaten, hingga kota untuk segera membangun koordinasi taktis dengan dinas tenaga kerja (Disnaker) serta balai latihan kerja setempat agar implementasi program dapat berjalan efisien dan tepat sasaran.
“Kemitraan yang solid harus diiringi dengan indikator program yang terukur dan mampu memberikan stimulus nyata bagi kemandirian ekonomi keluarga yang digerakkan oleh kaum perempuan,” tegasnya secara lugas.
Melalui sinergi ini, Kemnaker dan FPPI berharap dapat menumbuhkan angka partisipasi kerja perempuan yang kompeten, memiliki sertifikat resmi, serta berdaya saing tinggi sehingga mampu menopang kesejahteraan keluarga sekaligus memperkuat stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional.
