JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (pemda) memperluas penyebarluasan informasi mengenai capaian kinerja dua tahun pemerintahan kepada masyarakat hingga ke tingkat daerah. Kebijakan itu ditempuh sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10/8834/SJ tentang Penyampaian Informasi Capaian Kinerja Dua Tahun Pemerintahan.
Melalui surat edaran tersebut, pemda diharapkan mengambil peran aktif mengomunikasikan berbagai hasil pembangunan pemerintah pusat dengan mengaitkannya langsung pada kondisi serta kebutuhan warga setempat.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Mey Rany Wahida Utami, menilai pemerintah daerah memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat, sehingga mampu menjelaskan secara konkret bagaimana program nasional diterapkan serta dirasakan manfaatnya di daerah. Penegasan itu disampaikannya dalam forum Penyampaian Informasi Capaian Kinerja Dua Tahun Pemerintah di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Forum koordinasi tersebut turut menghadirkan Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Puji Hartoyo, Kolonel Infanteri Andrian Siregar dari Satgas Pembangunan Jembatan TNI AD, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum Ardhyta Agus Setiawan, serta Ketua Kelompok Substansi Strategi Komunikasi dan Isu Kementerian Pertanian Wahyu Indarto.
OPD Diminta Pasok Data Akurat, Garut dan Karangasem Jadi Contoh
Rany menekankan bahwa publikasi capaian kinerja pembangunan tidak cukup hanya bertumpu pada tim kehumasan. Diperlukan koordinasi erat antara kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang memegang data sektoral dan verifikasi teknis dengan pengelola kehumasan yang meraciknya menjadi materi komunikasi yang jelas, terverifikasi, serta mudah diakses masyarakat melalui situs resmi, media sosial, videotron, maupun kanal informasi daerah lainnya.
“Kita mungkin selanjutnya menghubungkan capaian nasional dengan kondisi daerah. Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) diharapkan mendukung penyediaan data sektoral dan konfirmasi teknis, pengelola kehumasan kemudian mengemasnya menjadi informasi yang relevan bagi masyarakat termasuk pengalaman dan kesaksian penerima manfaatnya,” kata Rany.
Pada kesempatan yang sama, Kemendagri mengapresiasi daerah yang telah aktif memublikasikan hasil pembangunan—seperti Pemerintah Kabupaten Garut dan Pemerintah Kabupaten Karangasem yang mengoptimalkan beragam kanal komunikasi lokal untuk menyampaikan capaian di sektor pendidikan—agar dapat menjadi rujukan bagi daerah lain.
Bakom RI Tegaskan Komunikasi Dua Arah dan Bukti Nyata
Di forum yang sama, Tenaga Ahli Utama Bakom RI Puji Hartoyo mengingatkan bahwa komunikasi pemerintahan tidak boleh berhenti pada penyampaian keberhasilan secara satu arah. Pemerintah wajib membuka saluran bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, kritik, keluhan, serta masukan guna mengevaluasi apakah program benar-benar berdampak sesuai rencana.
“Komunikasi bukan pencitraan diri, rakyat butuh karya dan bukti,” tegas Puji.
Paparan Data Jembatan Garuda, Infrastruktur Bencana, hingga Beras
Forum tersebut sekaligus menjadi ajang pemaparan data pembangunan lintas sektor yang dapat diolah pemerintah daerah menjadi informasi publik berbasis bukti di wilayah masing-masing:
Jembatan Garuda (TNI AD): Kolonel Infanteri Andrian Siregar memaparkan bahwa hingga 17 November 2026, sebanyak 3.404 unit jembatan telah selesai dibangun dari target 5.302 unit, sementara 1.898 unit lainnya masih dalam tahap pengerjaan. Program ini diperkirakan memberi manfaat bagi sekitar tujuh juta warga serta menghubungkan 13.732 desa dan kelurahan. “Dan menghubungkan 15.000 lebih sekolah, 7.800 fasilitas kesehatan, dan 8.165 fasilitas dari sektor ekonomi yang ada di wilayah,” ungkap Andrian.
Infrastruktur Pascabencana (Kementerian PU): Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PU Ardhyta Agus Setiawan memaparkan langkah penanganan infrastruktur pascabencana yang tengah berjalan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Ketahanan Pangan (Kementerian Pertanian): Kementan mencatat produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,69 juta ton, dengan cadangan beras pemerintah tercatat sebesar 4,61 juta ton per September 2026.
Dorongan Kemendagri tersebut menempatkan keterbukaan informasi berbasis data terverifikasi dan kesediaan mendengar masukan warga sebagai elemen penting tata kelola pemerintahan sehingga publikasi capaian kinerja dua tahun pemerintahan sekaligus memperluas akses informasi serta ruang pengawasan publik terhadap pembangunan di pusat dan daerah.[]













