JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri 361 anggota DPR itu menyetujui rancangan aturan tersebut secara bulat. Keputusan bersejarah ini sekaligus menutup perjalanan pembahasan RUU Perampasan Aset yang telah berlangsung selama 18 tahun.
Sebelum disahkan di tingkat paripurna, Komisi III DPR RI bersama pemerintah telah menuntaskan pembahasan tingkat I pada Rabu (18/11/2026). Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset merampungkan pembahasan atas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang terdiri dari:
160 DIM tetap
135 DIM redaksional
40 DIM substansi
44 DIM dihapus
18 DIM substansi baru
Sepuluh Pokok Pengaturan Utama dalam UU Perampasan Aset
Dalam laporan hasil pembahasan tingkat I, Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman memaparkan sepuluh pokok pengaturan krusial yang menjadi perhatian utama Panja:
Prinsip dan Asas Hukum: Penegasan judul, prinsip, serta asas hukum perampasan aset dengan mengedepankan efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.
Ruang Lingkup Tindak Pidana dan Aset: Pengaturan ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas—termasuk penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi berdampak luas seperti investasi bodong dan perdagangan saham bodong.
Tidak Menghapus Ancaman Pidana: Penegasan bahwa mekanisme perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana bagi pelaku korupsi maupun tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai aturan hukum berlaku.
Mekanisme Tanpa Putusan Pidana: Pengaturan prosedur serta pembagian kewenangan perampasan aset tanpa putusan pidana, mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, putusan, hingga eksekusi putusan.
Perlindungan Pihak Ketiga: Jaminan perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik melalui beban pembuktian serta kesempatan yang berimbang.
Pengembalian kepada Korban: Optimalisasi pengembalian aset kepada korban tindak pidana sekaligus pemanfaatannya demi kepentingan masyarakat luas.
Pengelolaan Aset Profesional: Pengaturan tugas dan kewenangan badan berkompeten dalam mengelola aset secara profesional dan akuntabel, meliputi penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
Pengawasan Badan Independen: Pengawasan terhadap mekanisme perampasan dan pengelolaan aset oleh lembaga independen.
Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang: Upaya pencegahan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
Transparansi Berbasis Teknologi: Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi guna menjamin transparansi serta akuntabilitas pelaksanaan undang-undang.












