JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meluruskan simpang siur informasi terkait rencana pembangunan Sekolah Rakyat di area Universitas Indonesia (UI). Ia menegaskan bahwa lokasi yang tengah dijajaki pemerintah tidak berada di dalam kawasan Hutan Kota UI, melainkan pada lahan milik kampus di sisi wilayah Jakarta yang berbatasan langsung dengan kawasan hijau tersebut.
Penjelasan itu disampaikan Gus Ipul pada Selasa (17/11/2026) menyusul munculnya perhatian publik terhadap kelestarian ruang terbuka hijau kampus. Ia memastikan keberadaan Hutan Kota UI tetap dipertahankan utuh dan tidak menjadi lokasi pembangunan sekolah.
“Jadi itu salah. Lokasinya bukan di hutan kota, tetapi di tanah milik UI pada sisi Jakarta yang berimpitan dengan hutan kota. Hutan kotanya tetap ada,” ujar Gus Ipul saat dikonfirmasi.
Menurutnya, penjajakan ini berawal ketika Kementerian Sosial meminta UI membantu mengidentifikasi potensi lahan untuk program Sekolah Rakyat. Pihak universitas kemudian menawarkan sejumlah opsi lokasi guna dipertimbangkan pemerintah antara lain lahan di kawasan Rawamangun dan Cawang, Jakarta Timur, masing-masing seluas sekitar 1,5 hektare, serta opsi di Kampus UI Depok tepatnya pada bagian kampus yang masuk wilayah Jakarta dan berdekatan dengan hutan kota. Seluruh alternatif tersebut masih berstatus pembahasan awal dan belum memiliki penetapan definitif.
Dukungan Bersyarat Gubernur DKI dan Kajian Ketat Sebelum PKS
Gus Ipul turut memaparkan bahwa rencana pemanfaatan lahan sudah dikomunikasikan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Pada prinsipnya, pemerintah provinsi menyambut baik gagasan tersebut sepanjang pelaksanaannya patuh pada ketentuan hukum yang berlaku.
“Kemarin saya sudah berbicara dengan Mas Pram. Sepanjang tidak melanggar aturan, beliau setuju,” kata Gus Ipul.
Meski demikian, ia menggarisbawahi bahwa pembangunan tidak dapat langsung dieksekusi begitu saja. Pemerintah wajib menuntaskan pemeriksaan fisik di lapangan, verifikasi administrasi lahan, hingga kajian teknis dan kelayakan guna memastikan kesesuaian tata ruang, aspek keselamatan, serta perlindungan lingkungan sebelum melangkah ke penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS).
“Makanya harus dicek ke lapangan, administrasinya, dan segala macam. Setelah semuanya sesuai, baru bisa dilanjutkan ke PKS. Ini juga kami sampaikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui dan bisa ikut mendiskusikannya,” ujarnya.
Mensos memastikan pemerintah tidak akan memaksakan pendirian Sekolah Rakyat di lokasi mana pun apabila terbukti menyalahi regulasi atau berada di kawasan rawan bencana.
“Yang jelas, Sekolah Rakyat tidak akan dibangun di lokasi yang melanggar aturan, apalagi di daerah rawan bencana. Persyaratannya sangat ketat. Tidak ada satu pun yang boleh dilanggar. Jadi tidak bisa asal membangun,” tegasnya.
Universitas Indonesia Tegaskan Lahan Usulan di Luar Hutan Kota
Penegasan selaras disampaikan manajemen Universitas Indonesia melalui keterangan resmi pada Selasa (17/11/2026). Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Erwin Panigoro, membenarkan bahwa titik lahan yang dibicarakan bersama pemerintah berada di luar batas Hutan Kota UI.
“Dalam pembahasan awal dengan pemerintah, lahan yang diusulkan UI adalah bagian dari Kampus UI di sisi Jakarta yang berdekatan dengan kawasan hutan kota, dan bukan berada di dalam kawasan hutan kota,” ungkap Erwin.
Pihak UI juga menegaskan bahwa kewenangan menentukan lokasi definitif pembangunan Sekolah Rakyat berada sepenuhnya pada pemerintah. Hingga proses pengecekan lapangan, verifikasi status lahan, dan kajian tata ruang rampung, rencana pemanfaatan lahan di UI tetap berada pada fase penjajakan terbuka yang menghormati kelestarian kawasan lingkungan.[]













