SEANTERONEWS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, memberikan tanggapan terkait rangkaian safari politik yang belakangan ini gencar dilakukan oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Puan mengimbau agar para tokoh bangsa senantiasa mengedepankan kearifan dalam setiap pergerakan politik demi menjaga ketenangan iklim politik di dalam negeri.
Puan menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia pada dasarnya memiliki hak konstitusional yang sama untuk melakukan kunjungan ke berbagai wilayah, termasuk menjalankan kegiatan yang bermuatan politis.
Meskipun demikian, politisi PDI Perjuangan ini menggarisbawahi pentingnya menahan diri agar mobilisasi politik di tingkat akar rumput tidak memicu kegaduhan yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional, khususnya di tengah situasi global yang masih dipenuhi ketidakpastian.
“Safari politik merupakan hak bagi setiap warga negara untuk berkunjung ke daerah mana saja. Namun, di tengah kondisi global yang saat ini sedang tidak menentu, alangkah bijaknya jika kita semua secara bersama-sama menjaga agar iklim di dalam negeri tetap kondusif,” ujar Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (30/6/2026).
Puan juga mengajak seluruh elemen politik di tanah air untuk memprioritaskan persatuan dan tidak memperuncing perbedaan orientasi politik, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global yang menuntut kesolidan bangsa.
“Artinya, mari kita upayakan agar kondisi politik nasional tetap adem dan sejuk,” tambah Puan.
Sebelumnya, langkah politik Joko Widodo menjadi sorotan setelah dirinya memulai safari politik dari Provinsi Lampung dengan menghadiri agenda konsolidasi Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dalam beberapa kesempatan pada kunjungan tersebut, Jokowi secara terbuka menyerukan kepada para kader partai agar berkomitmen penuh mengawal roda pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga dua periode.
Kunjungan politik serta pernyataan terbuka dari mantan wali kota Solo tersebut memicu beragam reaksi dari lintas partai politik. Dinamika ini juga dipandang oleh sejumlah pengamat sebagai langkah awal dalam pembentukan peta kekuatan baru serta arah konstelasi politik nasional menuju Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2029 mendatang.[]
