JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai melaksanakan pencopotan potret Gibran Rakabuming Raka dari seluruh kantor pemerintahan di Ibu Kota pada Senin (16/11/2026). Kebijakan tersebut dijalankan menyusul pengajuan pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden RI yang telah diterima dan diproses oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan bahwa langkah Pemprov DKI turunkan foto Gibran secara serentak ditempuh setelah pihaknya berkonsultasi langsung dengan pemerintah pusat guna mencegah terjadinya kesalahpahaman maupun polemik di masyarakat. Keterangan itu disampaikan Pramono seusai menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Pasar Senen Blok VI, Jakarta, Senin (16/11/2026).
“Supaya ini tidak menjadi misinterpretasi ataupun apa pun. Kemarin Pemerintah DKI Jakarta sudah melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat mengenai foto presiden dan wakil presiden,” ujar Pramono.
Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat telah memberikan persetujuan resmi menyusul diprosesnya surat pengunduran diri Gibran oleh MPR.
“Secara resmi surat pengunduran diri itu sudah diproses di MPR dan secara resmi kami mendapatkan blessing bahwa foto wakil presiden sudah bisa diturunkan karena memang sudah mengajukan pengunduran diri,” katanya.
Dilaksanakan Serentak dari Tingkat Kelurahan hingga Balai Kota
Pramono menjelaskan bahwa instruksi Pemprov DKI turunkan foto Gibran tidak hanya menyasar lingkungan kantor gubernur atau tingkat provinsi semata. Seluruh institusi pemerintahan yang bernaung di bawah Pemprov DKI Jakarta turut melaksanakan penyesuaian tersebut.
Penurunan foto dilakukan serempak mulai dari kantor kelurahan, kantor kecamatan, kantor wali kota dan bupati, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), hingga Balai Kota DKI Jakarta. Keserentakan ini dimaksudkan untuk memastikan keseragaman administratif tanpa perbedaan tafsir antarinstansi daerah.
Latar Belakang Proses Pengunduran Diri di MPR RI
Langkah penyesuaian simbol kenegaraan di Ibu Kota ini berakar dari perkembangan ketatanegaraan di parlemen. Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengonfirmasi bahwa pimpinan MPR telah menerima langsung surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI pada Kamis (12/11/2026).
Dalam keterangan resmi MPR, Gibran menyatakan berhenti atas permintaan sendiri lewat surat yang diserahkan langsung kepada pimpinan MPR, sementara surat serupa juga disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menindaklanjuti hal itu, MPR memulai proses kelembagaan sesuai konstitusi. Ahmad Muzani menjelaskan bahwa MPR memiliki tenggat paling lama 60 hari untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, dan Presiden Prabowo Subianto diminta mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden.
Ikuti Mekanisme Kenegaraan Penetapan Pengganti Wapres
Pramono menyatakan bahwa pemerintah pusat bersama Presiden Prabowo Subianto dan MPR saat ini tengah memproses tahapan penentuan pengganti Wakil Presiden. Pemprov DKI Jakarta, lanjutnya, akan mengikuti seluruh perkembangan serta ketetapan resmi yang diputuskan melalui mekanisme kenegaraan.
Dengan adanya koordinasi resmi bersama pemerintah pusat, penurunan foto Gibran di kantor-kantor pemerintahan Jakarta murni menjadi penyesuaian administratif daerah sembari publik menantikan proses konstitusional penetapan Wakil Presiden yang baru.[]












