SEANTERONEWS.com – Menghargai setiap langkah pemberantasan korupsi bukanlah bentuk sanjungan berlebihan terhadap institusi penegak hukum. Benar bahwa Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga lembaga peradilan mengemban kewajiban konstitusional untuk menegakkan keadilan. Namun, perlu disadari bahwa penegakan hukum di lapangan tidak sekadar membutuhkan kewenangan formal, melainkan juga keberanian moral dan komitmen personal yang kokoh dari para aparatnya.
Apabila agenda pemberantasan rasuah hanya dijalankan demi menggugurkan kewajiban administratif, maka hasil yang dicapai pun cenderung minimalis. Sebaliknya, keseriusan dalam mengurai benang kusut birokrasi dan membongkar penyelewengan anggaran membutuhkan energi yang besar. Oleh karena itu, dukungan moral sekecil apa pun dari masyarakat sangat krusial untuk menjaga integritas para penegak hukum di tengah besarnya tekanan.
Sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), korupsi telah terbukti merusak fondasi pelayanan publik, memperlebar jurang ketimpangan sosial, serta menghambat potensi kemajuan bangsa. Mengingat sifat kejahatan ini yang kerap berkelindan dengan jaringan kekuasaan dan kekuatan ekonomi yang kompleks, pengungkapannya tentu jauh lebih rumit dibandingkan tindak pidana konvensional.
Kontradiksi Data: Penurunan Kasus di Tengah Lonjakan Kerugian Negara
Melihat tren penindakan dalam beberapa tahun terakhir, terdapat dinamika yang cukup menarik perhatian publik. Berdasarkan data pemantauan masyarakat sipil dan laporan resmi institusi penegak hukum pada periode 2020–2024, kuantitas perkara yang ditangani memang fluktuatif.
Pada tahun 2024, jumlah kasus yang ditindak tercatat berada di kisaran 364 perkara dengan menetapkan sekitar 888 tersangka. Meskipun secara jumlah kasus mengalami penurunan, nilai kerugian keuangan negara justru melonjak sangat drastis hingga mencapai estimasi Rp279,9 triliun.
Lonjakan angka kerugian negara yang fantastis ini utamanya dipicu oleh penanganan kasus-kasus mega korupsi berskala masif. Salah satu yang paling menonjol adalah penyelidikan atas tata niaga komoditas timah, yang taksir kerugian negaranya ditaksir mencapai Rp271 triliun.
Pembagian Peran dan Karakter Penindakan Institusi
Tiga pilar utama penegakan hukum di Indonesia menunjukkan fokus dan spesialisasi masing-masing dalam menekan angka kebocoran anggaran negara:
Kejaksaan Agung (Korps Adhyaksa)
Kejaksaan Agung belakangan ini mengambil peran dominan dalam membongkar skandal korupsi bernilai jumbo, khususnya yang bersinggungan dengan pengelolaan sumber daya alam dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Beberapa kasus besar seperti penyelewengan di PT Timah, Garuda Indonesia, dan Jiwasraya menjadi bukti dari peningkatan intensitas penyidikan yang mereka lakukan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
KPK konsisten memfokuskan sasarannya pada penertiban penyelenggara negara, kepala daerah, serta praktik suap korporasi di sektor-sektor strategis. Di samping penindakan, KPK juga mencatatkan kinerja penting dalam hal pemulihan aset (asset recovery) yang diselamatkan untuk kas negara, dengan nilai mencapai sekitar Rp2,49 triliun sepanjang periode pemantauan tersebut.
Kepolisian Republik Indonesia (Polri)
Melalui unit tindak pidana korupsi di tingkat Polda dan Polres, kepolisian berperan aktif mengawal akuntabilitas di tingkat daerah. Fokus pengawasan mereka mencakup mitigasi penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penyimpangan dana desa, proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah, hingga pemberantasan pungutan liar. Pola ini tecermin dari latar belakang tersangka yang mayoritas berasal dari kalangan aparatur sipil negara, aparat desa, serta rekanan swasta daerah.
Kritik dan Apresiasi: Dua Sisi Partisipasi Publik
Tentu saja, capaian-capaian di atas tidak menandakan bahwa agenda pembersihan negara dari korupsi telah tuntas. Sistem pencegahan yang lebih ketat, reformasi birokrasi yang komprehensif, serta penguatan pengawasan internal masih menjadi pekerjaan rumah bersama yang belum sepenuhnya selesai.
Dalam konteks ini, kritik yang tajam dan objektif dari masyarakat tetap mutlak diperlukan agar proses penegakan hukum berjalan transparan dan bebas dari intervensi politik. Namun, di saat yang sama, publik tidak boleh menutup mata untuk memberikan apresiasi ketika aparat menunjukkan taringnya dalam menyentuh aktor-aktor besar yang memiliki pengaruh politik maupun ekonomi.
Kritik dan apresiasi bukanlah dua sikap yang saling bertolak belakang. Keduanya merupakan bentuk nyata dari partisipasi aktif publik dalam mengawal tegaknya hukum demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.
